Pemkab Rejang Lebong Saksikan SKB Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

Radarkoran.com - Pemkab Rejang Lebong menyaksikan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penetapan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 secara daring, Rabu 12 Februari 2025.

SKB tentang penetapan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 ditandatangani Ketua KPK RI, Setyo Budianto bersama 13 kementerian, lembaga dan Kemendagri mewakili pemerintah daerah.

Di Kabupaten Rejang Lebong, penandatangan SKB tersebut disaksikan Sekda Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST, Inspektur Inspektorat Daerah, Gusti Maria, SH, MH serta beberapa pejabat dari dinas instansi jajaran Pemkab.

"Aksi pencegahan korupsi tahun 2025-2026 dirangkum dalam 3 fokus dan 15 aksi. Ketiga fokus terdiri dari perizinan dan tata niaga, keuangan Negara dan penegakan hokum dan reformasi birokrasi,’’ ungkap Setyo Budiyanto.

Adapun fokus I tentang perizinan dan tata niaga. Terdiri dari 5 aksi. Yakni, aksi I meliputi 5 aksi. Yakni, pengendalian alih fungsi lahan sawah dan tumpang tindihizin di kawasan hutan. Aksi 2, penguatan tata kelola impor, aksi 3 penguatan integritas pelaku usaha, aksi 4 reformasi tata kelola logistik nasional, aksi digitalisasi layanan publik.

BACA JUGA: TWA Bukit Kaba Dipastikan Kembali Dibuka Saat Libur Idul Fitri

Fokus 2 tentang keuangan negara. Terdiri dari 6 aksi. Yakni, aksi 6 perbaikan kualitas belanja pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan SIPD RI. Aksi 7 pencegahan korupsi pengelolaan barang dan jasa. Aksi 8 optimalisasi penerimaan Negara (pajak dan non pajak). Aksi 9 pencegahan korupsi berbasis NIK. Aksi 10 penyelamatan asset Negara dan aksi 11 tentang penguatan integritas partai politik.

"Fokus 3 penegakan hukum dan reformasi birokrasi terdiri dari 4 aksi. Yakni, aksi 12 penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Aksi 13 perbaikan sistem penanganan perkara pajak. Aksi 14 penguatan sistem penanganan perkara pidana dan benturan kepentingan. Serta aksi 15 peningkatan kinerja sama BUMN dan BUMD,’’ jelas Setyo Budiyanto.

Setyo Budiyanto juga berharap Inspektorat Daerah dapat meningkatkan peran dan kualitasnya. Selama ini, Inspektorat berada di bawah Sekda. Lalu bagaimana Inspektorat akan mengawasi Sekda secara optimal. 

"Bila perlu inspektorat akan kita tarik ke pusat. Sehingga independensi inspektorat akan tetap terjaga. Penguatan independensi inspektorat ini perlu didukung kelembagaan, anggaran dan SDM,’’ demikian Setyo Budiyanto.