BPKP Bengkulu Optimalkan Pengawasan 5 Sektor di Tahun 2025

Radarkoran.com - Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu di tahun 2025 ini akan fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di 5 sektor kegiatan atau program. 

Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu, Faisol cahyo mengatakan, adapun kelima sektor yang menjadi fokus pengawasan tersebut yakni percepatan penurunan stunting, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Pendidikan, Kesehatan dan pengentasan Kemiskinan.

"Kalau tahun ini kita ada di lima sektor yang kita lakukan pengawasan, terkait dengan Stunting, UMKM, kemudian pendidikan, kesehatan dan kemiskinan," katanya.

Pengawasan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BPKP pusat dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait optimalisasi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan.

"Sesuai arahan Kepala BPKP pusat dan arahan bapak presiden, agar anggaran dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak ada kebocoran, semuanya efektif," sampai Faisol.

Lebih jauh, dengan upaya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pihak BPKP, diharapkan adanya perubahan kualitas dalam perencanaan penganggaran di setiap Pemerintah daerah (Pemda).

BACA JUGA:OJK dan BEI Bengkulu Dorong Peningkatan Minat Investasi Generasi Muda

"Kalau pengawasan kita sebelumnya di Bengkulu masih adanya ditemukan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Tapi semuanya sudah kita sampaikan termasuk saran perbaikannya," imbuh Faisol.

Ia menyebut, Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan atau program kegiatan harus fokus pada sasaran strategis dan relevan dengan visi misi kepala daerah dan pemerintah pusat.

"Jika ada kegiatan dan program yang kita nilai tidak relevan, maka kita sarankan untuk diperbaiki atau diganti dengan sasaran strategis," ujarnya.

Lebih lanjut, dengan adanya transisi kepemimpinan, perbedaan visi misi kepala daerah terpilih dan kepala daerah sebelumnya tentunya memiliki perbedaan dengan sasaran program dan kegiatan. dalam hal ini, Faisol mengatakan jika persoalan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang tengah dibahas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

"APBD kan masih dirancang dan sebentar lagi ada RPJP yang sudah dirancang untuk teknokratiknya. Nanti Ketika kepala daerah aktif atau menduduki jabatannya, dia akan melihat lagi APBD, RPJP dan sebagainya," tuturnya.

Faisol menyebut, hasil pengawasan yang dilakukan BPKP juga bisa jadi acuan perbaikan APBD maupun RPJP nantinya saat kepala daerah terpilih menjalankan kepemimpinannya.

"Dengan demikian, ada sinkronisasi dengan visi misi mereka dan sinkron dengan visi misi pemerintah pusat. Karena seharusnya menyambung semua antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," tutupnya.