Pemkab Kepahiang Pastikan Absen Ikuti Expo JCC Tahun 2025, Ini Alasannya!

Radarkoran.com - Pemkab Kepahiang pastikan absen ikuti Expo JCC tahun 2025. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kepahiang memastikan jika tahun 2025 tidak akan mengikuti Expo Jakarta Convention Center (JCC). Salah satu alasannya, lantaran kegiatan ini tidak memiliki output bagi Pemkab Kepahiang terkhususnya bagi masyarakat. Selain itu, Pemkab Kepahiang pastikan absen ikuti Expo JCC tahun 2025 lantaran, adanya pemangkasan anggaran di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 71 miliar. 

Dijelaskan Bupati Kepahiang terpilih, H. Zurdi Nata, S.Ip, salah satu kegiatan yang akan dipotong oleh Pemkab Kepahiang pada tahun 2025 ini adalah Expo JCC.

Menurut Zurdi Nata, kegiatan ini tidak memiliki output bagi Pemkab Kepahiang terkhususnya bagi masyarakat, sehingga dipastikan oada tahun ini Pemkab Kepahiang tidak akan mengikuti alias absen dalam kegiatan Expo JCC tersebut.

"Salah satunya kita tidak akan ikut Expo JCC tahun ini, tidak ada outcome nya juga untuk kita. Sehingga tahun ini kegiatan itu kita potong, supaya anggarannya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain," ujar Nata.

Selain expo JCC, Pemkab Kepahiang juga akan mengurangi bahkan menghapuskan sejumlah kegiatan lainnya yang sifatnya tidak urgensi. Seperti perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan lain yang seremonial. Sebab kegiatan-kegiatan ini menurutnya, juga menggelontorkan dana yang tidak sedikit, sehingga terpaksa untuk ikut dirasionalisasi.

"Seperti perjalanan dinas dan juga kegiatan seremonial yang sifatnya tidak urgensi, tahun ini akan kita rasionalkan," sampainya.

BACA JUGA: Gaji Kades dan Perangkat Terancam 'Disunat', Ini Kata Dinas PMD Kepahiang

Sebelumnya diberitakan bahwa, Anggaran proyek dan perjalanan dinas pejabat Kepahiang dipangkas, dampak pemangkasan APBD Rp 71 M. Anggaran Pemkab Kepahiang Provinsi Bengkulu, pada tahun 2025 ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 71 miliar oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sudah dipastikan akan ada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan terdampak pengurangan anggaran, akibat dari pemangkasan ini.

Selanjutnya, anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang akan dilakukan pemotongan? Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH mengatakan bahwa hal ini akan dipelajari terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang. Yang jelas, apabila nantinya ada sejumlah pos anggaran yang sifatnya tidak urgent atau mendesak, maka kemungkinan akan dilakukan pemotongan. Seperti misalnya, proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK di Dinas PUPR, perjalanan dinas dan sejumlah anggaran lainnya. 

"Yang jelas terutama itu proyek infrastruktur DAK di Dinas PUPR, ada juga seperti perjalanan dinas dan lain-lainnya. Tapi terhadap hal itu, kita akan pelajari lebih dulu tentunya," jelas Sekkab Kepahiang.