HNSI Bengkulu Minta Kuota BBM Nelayan Ditambah

Radarkoran.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu meminta agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di Bengkulu ditambah. Sehingga kebutuhan para nelayan dapat terpenuhi.

Ketua HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar, S.Sos mengatakan, saat ini jumlah nelayan yang tergabung dalam HSNI mencapai 26.700 orang. Dan dengan penyediaan BBM subsidi di satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) hanya 50 Kiloliter (KL) hingga 150 KL, kuota BBM bersubsidi sering habis sebelum akhir bulan. 

Dengan kondisi kerap terjadinya kekurangan kebutuhan BBM bersubsidi ini, menjadi kendala nelayan dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhan kehidupannya. 

"Nelayan kita sangat kesulitan berkembang tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, termasuk dalam pemenuhan BBM bersubsidi ini," kata Adhar.

Lebih jauh, pihaknya berharap masing-masing SPDN bisa dialokasi sebanyak 200 ton/KL agar cukup memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut bagi para nelayan di wilayah Bengkulu.

Untuk diketahui, di Bengkulu terdapat 6 unit SPBN yang berada di Kota Bengkulu. Tahun 2024 lalu, kuota BBM subsidi bagi nelayan sebanyak 6.912 KL jenis Bio Solar. 

BACA JUGA:Ketersediaan Bibit Jadi Kendala Pengembangan Bawang Merah di Bengkulu

"Paling tidak bisa ditambah satu SPDN itu ada 200 KL. Saat ini kami merasa kurang," ujar Adhar.

Selain kebutuhan BBM bersubsidi, HNSI juga menyoroti adanya keterbatasan alat tangkap dan kapal berukuran besar bagi nelayan. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan guna memaksimalkan tangkapan nelayan, salah satunya ikan tuna yang merupakan komoditas utama di bengkulu, namun sayangnya saat ini banyak ditangkap oleh nelayan dari Provinsi lain.

"Tuna itu sebagai ikon Indonesia yang tempatnya di Bengkulu. Namun karena keterbatasan alat tangkap nelayan kita, jadi tidak bisa menangkap tuna dengan optimal. Justru dari Bali, padang, Jawa yang menangkapnya," kata Adhar.

Dengan adanya kendala yang dihadapi para nelayan Bengkulu ini, diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Sehingga sektor perikanan di wilayah ini dapat berkembang dengan baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.