Efisiensi Anggaran Berpotensi Pengaruhi PAD

Radarkoran.com - Adanya kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD dinilai akan berpotensi memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili mengatakan, sesuai dengan Perpres yang ada, efisiensi anggaran difokuskan pada pos perjalanan dinas dan rapat-rapat yang berpotensi mempengaruhi okupansi hotel sebagai salah satu sumber PAD. 

"Ketika membatasi bentuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, Bimtek, dan sosialisasi- sosialisasi yang dalam kegiatan itu biasanya item-itemnya adalah hotel dan transportasi yang merupakan sumber PAD cukup besar. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, apakah nanti bisa mengganggu dari sisi PAD, sudah pasti," kata Juhaili. 

Ia menyebut, ketika kegiatan  berkurang atau ketika pendapatan dari sektor perhotelan yang secara umum merupakan sektor pariwisata berkurang, maka sektor tersebut tidak akan menyumbangkan PAD. 

"Pariwisata ini kan ada perhotelannya, ada kuliner dan segala macam di dalamnya. Semua itu juga pasti berdampak dan secara sistematis PAD  terganggu, khususnya dari sektor-sektor di dalam Perpres itu yang masuk dalam kategori kena efisiensi," sampai Juhaili. 

BACA JUGA:Perempuan Diingatkan Bijak dan Cerdas Memilih Klinik Kecantikan hingga Produk Kosmetik

Disisi lain, dengan adanya potensi penurunan PAD ini, DPRD Provinsi Bengkulu mendorong agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sektor lainnya yang berpotensial sebagai sumber PAD. 

"Jika dari sisi penerimaan sektor pariwisata kita turun, kiat pemerintah kan bisa didorong lagi dari sumber daya alamnya atau dari batubara, dari perkebunannya melalui CPO dan lainnya," imbuh Juhaili. 

Lebih jauh dikatakan Juhaili, pemerintah daerah saat ini dalam posisi mewujudkan atau mengikuti arahan dari pemerintah pusat sesuai dengan perintah dari Perpres Nomor 1  tahun 2025. Ketika kebijakan ini dijalankan, seiring waktu baru bisa dilihat dampak-dampak yang timbul dari efisiensi anggaran yang dilakukan. 

"Kita berharap tidak terlalu berdampak, tapi harus ada kiat-kiat nanti yang bisa dilakukan pemerintah daerah bagaimana menjaga target-target penerimaan asli di daerah," tutupnya.