Pengelola Aula di Benteng Mengeluh, Utang TA 2024 Belum Juga Dibayar Pemkab

Radarkoran.com - Kebijakan efisiensi anggaran daerah yang diterapkan sudah mulai terasa memberi dampak tidak baik terhadap sektor usaha perhotelan, terutama yang menyediakan fasilitas aula untuk disewakan. Beberapa pengelola mengeluhkan penurunan drastis dalam jumlah penyewaan aula sejak tahun 2025.

Selain itu, pemilik Resto Riung Gunung Effendi Agus melalui perwakilannya Esti mengungkapkan, selain penyewaan aula yang telah menurun drastis pada di awal tahun ini, pihaknya juga mengeluhkan adanya tunggakan pembayaran dari Pemkab Bengkulu Tengah melalui beberapa instansinya. 

"Selain sepi penyewaan, ya kami masih menunggu pembayaran dari beberapa instansi di Bengkulu Tengah. Ada tunggakan yang bahkan belum dibayar sejak Desember 2024. Kondisi ini sangat membebani kami, apalagi mendekati lebaran seperti sekarang," ujarnya. 

"Ya untuk saat ini kami hanya bisa bersabar, menunggu dan menunggu. Sebab anggaran dari pemerintah belum ada. Mungkin bukan hanya kami saja, namun pemilik usaha restoran atau aula lainnya juga merasakan hal yang sama seperti yang kami raskan," sambungnya. 

Keluhan serupa juga datang dari pengelola Puncak Hotel Tahura Bengkulu Tengah. Melalui pengelola Nengsih mengungkapkan, bahwa penyewaan aula hotel juga sangat sepi awal tahun 2025 ini. Bahkan dia menyebutkan penyewaan aula hotel turun drastis. Daru Januari hingga Maret 2025, hanya ada beberapa instansi yang menyewa seperti KPU, Bappeda, BPJS, serta PT. Bio. 

BACA JUGA:Ops Ketupat Nala, Polres Bengkulu Tengah Dirikan 5 Pos

"Iya, sangat jauh berkurang kalau dibandingkan dengan awal tahun 2024 lalu. Apalagi sampai sekarang ini masih ada tunggakan pembayaran dari beberapa instansi pemerintah, belum dilunasi sejak November 2024. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perekonomian kami. Iya, kami berharap pembayaran segera dilakukan, terlebih di tengah sepinya penyewa," kata Nengsih. 

Dia menambahkan, pihaknya sudah sering menanyakan kepada pihak pelaksana tetapi mereka selalu mengatakan anggaran belum tersedia. "Kami hanya bisa berharap ada solusi dalam waktu dekat, karena tanggal 28 Maret sudah semakin dekat (Lebaran, red). Kalau tidak dibayarkan juga, pembayaran baru bisa dilakukan setelah Lebaran. Padahal kami sedang butuh-butuhnya sebelum lebaran," demikian Nengsih.