Faktor Minim Siswa, Sekolah di Pinggiran Desa Tidak Kebagian Pembangunan
Kadis Dikbud Kabupaten Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.Pt, MM--DOK/RK
KEPAHIANG RK - Pada tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pendidikan yang nilainya mencapai Rp 15 miliar. Anggaran tersebut seharusnya bisa memberikan manfaat untuk renovasi atau pengadaan sarana dan prasarana sekolah, termasuk bangunan gedung-gedung sekolah. Tetapi, hanya sekolah tertentu yang dinilai memenuhi syarat dan ketentuan yang bisa menerima DAK.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.Pt, MM. Dia menerangkan, salah satu syarat sekolah mendapatkan DAK adalah memiliki peserta didik minimal 60 anak pada jenjang SD dan SMP.
"Iya, beberapa sekolah di pinggiran desa yang merupakan SD negeri, fasilitas hanya seadanya, bangunannya permanen. Tapi kita terbentur dengan aturan dan ketentuan. Karena syarat sekolah yang mendapatkan DAK adalah sekolah dengan siswa memiliki peserta didik minimal 60 orang," jelas Nining.
Nining mencontohkan sekolah yang sulit mendapatkan DAK, seperti SD Negeri 08 Muara Kemumu yang beralamat di Dusun Air Punggur, dan SD Negeri 7 Muara Kemumu di Desa Damar Kencana yang kondisinya masih berdinding papan.
BACA JUGA:2024 Ini Disdukcapil Kepahiang Targetkan Seluruh Warga Sudah Aktivasi IKD
Bukan itu saja, disampaikan lebih dari 20 sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Kepahiang yang mengalami kekurangan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan.
"Kita mengakui bahwa banyak sekolah jenjang SD dan SMP yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur pembangunan. Bahkan di antaranya masih ada yang masih berdinding papan," terang Nining.
Nining pun menambahkan, bukan saja infrastruktur bangunan sekolah yang masih kekurangan di Kabupaten Kepahiang, tapi juga termasuk fasilitas lainnya seperti jalan atau akses menuju sekolah yang masih membutuhkan perhatian perhatian pemerintah.