Pelaku Usaha Pertashop Sampaikan Persoalan Krusial ke Gubernur Bengkulu

"Mereka takut tidak kebagian, saat BBM masuk otomatis langsung ludes. Apalagi harganya kan tidak mengalami kenaikan," ujarnya. 

Dengan kondisi yang ada, HPMPI mendesak pemerintah provinsi agar turut memperjuangkan hak-hak mitra Pertashop sebagai penyalur resmi BBM yang berada di bawah naungan Pertamina.

"Kami bukan hanya mitra, tapi bagian dari upaya membangun kemandirian energi dan ekonomi daerah. Kami minta perhatian dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha kami," tutup Steven.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana yang ikut dalam audensi yang diselenggarakan mengatakan, untuk usulan tentang penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) perlu analisa dan kajian secara mendalam. 

"Berdasarkan arahan pak gubernur, pemerintah akan mengkaji apa yang menjadi aspirasi dari HPMPI. Apalagi penurunan PBBKB masuk dalam rencana jangka panjang pak gubernur," kata Donni. 

Penurunan pajak bahan bakar yang 10 persen diturunkan ke 7,5 persen jika dijalankan tentunya akan memberikan dampak yang signifikan kepada daerah maupun pengusaha Pertashop.

"Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, apalagi PBBKB ini sumber PAD kita, maka harus dikaji lebih komprehensif. Apakah berdampak signifikan atau justru tidak," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan penurunan PBBKB merupakan salah satu program kampanyenya dan akan ditepati menunggu momentum yang tepat.

"Kita masih mempertimbangkan kapan waktu yang tempat, karena masih efesiensi," kata Helmi.

Sedangkan persoalan kelangkaan BBM, Gubernur Helmi mengatakan jika pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan sudah ada solusi yang konkret dari pihak Pertamina yaitu dengan menyalurkan dari Kapal langsung lewat pipa bawah laut. 

Upaya ini dilakukan juga sebagai langkah mengatasi kerugian, karena ketika pihak Pertamina mengambil dari Lampung dan Sumsel untuk memenuhi kebutuhan di provinsi Bengkulu, maka mereka harus mengeluarkan anggaran 500 juta setiap hari.

"Hal ini tentunya tidak ekonomis. Maka nanti dari kapal akan dibentuk pipa-pipa," imbuhnya. 

Selain itu, pihak Pertamina dengan Pemprov Bengkulu juga telah membahas mengenai penyaluran BBM ke Pertashop. Pihak Pertamina menyampaikan kepada gubernur Bengkulu tentang dampak yang terjadi apabila BBM di bagi dengan Pertashop yaitu antrian akan panjang.

"Sehingga saat ini pihak Pertamina masih menyalurkan BBM subsidi," pungkas Helmi.