Pelaku Usaha Pertashop Sampaikan Persoalan Krusial ke Gubernur Bengkulu

Jajaran HPMPI (pakaian merah putih) foto bersama usai melakukan pertemuan audensi dengan gubernur Helmi Hasan pada Selasa, 15 April 2025 di lantai 3 Kantor Gubernur Bengkulu--
Radarkoran.com - Kondisi usaha Pertashop yang merupakan otlet penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax saat ini sedang mengalami kritis dan mengahadapi berbagai persoalan krusial atas keberlanjutan usaha.
Dalam upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang ada, Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, bersama Ketua DPD Pertashop Provinsi Bengkulu, Ferry, melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan pada Selasa 15 April 2025.
Dalam audiensi yang diterima langsung Gubernur Helmi Hasan di ruang kerjanya tersebut, HPMPI menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait permasalahan operasional Pertashop di daerah, termasuk usulan kebijakan dan solusi terhadap kelangkaan BBM yang kerap terjadi.
Ketua Umum HPMPI, Steven mengatakan, didepan gubernur pihaknya mengusulkan penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) demi meringankan beban usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam jaringan Pertashop.
"Tadi sudah ditanggapi dengan baik oleh pak gubernur, tinggal kita menunggu momentum yang tepat untuk pelaksanaannya," kata Steven.
HPMPI juga mengusulkan adanya dukungan upaya sosialisasi agar Pertashop dapat dijadikan pusat perdagangan atau sentra ekonomi di wilayah provinsi Bengkulu. Dan menurut Steven, gubernur Helmi Hasan menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung melalui kolaborasi strategis.
"Gubernur turut mengundang HPMPI untuk melakukan sosialisasi melalui platform digital seperti Live TikTok. Menurut pak gubernur hal ini lebih efisiensi," imbuh Steven.
Hal lainnya yang peling penting dan menjadi sorotan utama dalam audiensi, dikatakan Steven adalah permasalahan kelangkaan BBM yang dirasakan oleh pengusaha Pertashop. Pertashop mengalami kekosongan stok BBM selama 5 hingga 7 hari terakhir yang menyebabkan kerugian kolektif ditaksir mencapai Rp1,8 miliar.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Beri Sinyal Bakal Ganti Sekwan
"Kerugian Rp 1,8 miliar hanya untuk periode 7 hari. Sekelas UMKM seperti kami, tentunya sangat besar (kerugian). Jadi kami butuh solusi konkret dari pemerintah daerah," ujar Steven.
Ia juga menyinggung soal alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan. Kondisi pendangkalan alur tersebut menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya distribusi BBM ke Bengkulu. Steven menyebut jika dua kapal pengangkut BBM dengan total muatan 5.000 kiloliter (masing-masing 2.500 KL) telah standby di luar alur pelabuhan dan menunggu izin masuk.
"Kalau kapal tersebut bisa segera masuk, setidaknya kebutuhan BBM di Provinsi Bengkulu akan kembali aman untuk 5 sampai 7 hari ke depan jika kapal tersebut bisa masuk," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Steven, karena BBM menjadi salah satu kebutuhan utama dan mendasar masyarakat, jika sampai mengalami kekosongan maka roda perekonomian akan mengalami penghentian.
Selain itu, kondisi kelangkaan BBM saat ini bahkan telah memicu panic buying (membeli berlebihan) di tengah masyarakat. Steven mengungkapkan bahwa banyak warga mulai khawatir tidak mendapatkan BBM berkualitas, hingga ada yang datang langsung ke rumah-rumah pengusaha Pertashop untuk membeli secara pribadi. Ada juga yang membawa jerigen demi mendapatkan stok BBM yang tersisa.