Kelayakan Lahan Sekolah Rakyat di Kepahiang Disurvey Kementerian PUPR

Radarkoran.com- Pemerintah Pusat dalam hal ini Tim Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan survey lahan sekolah rakyat di  Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Survey ini sendiri, dilakukan bertujuan untuk memastikan kelayakan pembangunan sekolah rakyat di lokasi yang telah diajukan oleh Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinsos Kepahiang, Helmi Johan, M.Pd menuturkan bahwa, pihaknya bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kepahiang, Teddy Adeba, ST, Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos yang dipimpin langsung oleh Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, telah mengantarkan rombongan pemerintah pusat ke lokasi yang rencananya akan dibangun sekolah rakyat tersebut.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah pusat hanya meminta agar Pemkab Kepahiang menyediakan lahan saja untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut, dengan ukuran luas 10 hektare.

"Jadi kita sudah siapkan lahan seluas 10 Hektare tersebut, lokasinya ada di Kecamatan Kabawetan. Kemarin SNVT Kementrian PUPR dan Kemensos RI sudah melakukan peninjauan atau survey kelayakan di lokasi yang kita ajukan, untuk pembangunan sekolah rakyat," ujar Helmi Johan.

BACA JUGA:34 Anggota Paskibraka Kepahiang Jalan-jalan ke DIY: Dilepas Sekkab Kepahiang Hartono

Menurut Helmi, apabila nantinya hasil survey menyatakan bahwa lokasi ini cocok dan layak untuk dijadikan sebagai lahan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kepahiang, maka dipastikan pada bulan Juli 2025 mendatang, Kementrian PUPR akan langsung merealisasikan pembangunan kelas dan sarpras lainnya.

"Kalau memang nanti hasil surveynya sesuai, maka insyaAllah bulan Juli ini langsung bangun kelas dan sejumlah Sarpras lainnya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Pemkab Kepahiang menjadi salah satu daerah yang menyatakan sikap untuk siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Baru-baru ini diketahui Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH bersama dengan Kepala Dinsos Kabupaten Kepahiang, H. Helmi Johan, M.Pd telah dipanggil oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI untuk membahas lebih lanjut terkait program sekolah rakyat ini.

Hasilnya disebutkan Sekkab Kepahiang, Pemkab Kepahiang diminta untuk menyiapkan lahan seluas 10 Hektare yang nantinya, akan dijadikan sebagai Kompleks Sekolah Rakyat Kabupaten Kepahiang. Pada lahan ini, nantinya Kemensos akan membangun sejumlah gedung sekolah dan berbagai macam fasiltas lain yang dibutuhkan, mulai dari jenjang pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA.

Anggaran yang akan digelontorkan juga tidak main-main, Sekkab mengungkapkan, bahwa pembangunan kompleks sekolah rakyat ini, Kemensos akan meyiapkan anggaran senilai Rp 210 miliar. Dengan demikian, apabila memang benar-benar terealisasi, ini akan menjadi sebuah keberhasilan Pemkab Kepahiang untuk menarik anggaran dari pemerintah pusat, dan menjadikannya sebagai salah satu mega proyek di Kabupaten Kepahiang.

"Untuk anggaran Rp 210 miliar itu, nantinya akan dibangun satu kompleks sekolah rakyat mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Bukan cuma gedung penunjang saja, namun fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan juga akan dibangun," ungkap Hartono.