Seluruh PNS dan PPPK Wajib Mengetahui: Ini Poin-poin Perubahan dalam Revisi UU AS

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Epran Antoni |

Minggu , 27 Apr 2025 - 17:30

ASN : Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin sampaikan soal revisi UU ASN.--FOTO/ILUSTRASI

seluruh pns dan pppk wajib mengetahui: ini poin-poin perubahan dalam revisi uu as                            radarkoran.com- pemerintah bakal melakukan revisi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn sebagai bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. dengan itupula artinya, dengan dilakukan revisi akan ada beberapa poin yang berubah. perubahan tersebut tentunya harus diketahui dan dipahami oleh aparatur sipil negara (asn) yang tergabung dalam pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
wakil ketua komisi ii dpr ri, zulfikar arse sadikin mengatakan, poin perubahan yang diwacanakan dalam revisi uu asn adalah terkait pasal pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan asn tingkat eselon ii ke atas.
"perubahan tersebut menyangkut dengan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan asn. terutama asn yang di struktural, yang menjabat eselon ii di tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi pratama maupun pimpinan tinggi madya," kata zulfikar belum lama ini dikutip dari jpnn.com, pada rabu 23 april 2025. 
 
jika revisi uu asn disahkan, presiden akan memiliki kendali langsung terhadap dua kategori jabatan:
1. jabatan pimpinan tinggi madya (saat ini sudah jadi kewenangan presiden) yang meliputi:
2. direktur jenderal (dirjen) di kementerian, sekretaris daerah provinsi (sekda provinsi) 
3. inspektur jenderal (irjen)
4. deputi di lembaga non-kementerian (seperti di bkn, kemenpanrb)
5. staf ahli menteri 
6. jabatan pimpinan tinggi pratama (revisi uu) 
baca juga:menuju digitalisasi ijazah: kemdiktisaintek gandeng peruri
7. kepala dinas di provinsi maupun kabupaten/kota (kadis pendidikan, kesehatan, pu, dan lain-lain) 
8. sekretaris daerah kabupaten/kota (sekda kab/kota) 
9. kepala biro di kementerian 
10. direktur di bawah dirjen 
 
sebelumnya, wakil ketua komisi ii dpr ri, bahtra banong mengatakan poin penting dari revisi uu asn yang akan segera dilakukan pembahasan di parlemen adalah supaya sistem merit (merit system) diterapkan dalam jenjang karir asn dari level daerah ke pusat. 
"poinnya, karena kami ingin agar ada merit system yang berjalan bagi asn-asn, apakah itu eselon i atau ii di daerah yang punya kompetensi, punya kapasitas yang memadai, mereka juga bisa berkarir sampai ke pusat," kata bahtra
menurutnya, pengembangan karir asn di daerah yang memiliki kompetensi bagus selama ini hanya berkutat di level daerah saja. sehingga, ia berharap melalui revisi uu asn nantinya para asn di daerah, baik itu pns maupun pppk, yang memiliki kinerja bagus dapat mengembangkan karirnya hingga ke tingkat pusat. 
"tujuannya untuk yang punya kompetensi, punya kualitas yang bagus, kami ingin agar mereka juga berkarier bisa naik level, tidak hanya di daerah-daerah itu saja. begitu tujuan utamanya," sampai bahtra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SENIN 28 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan