DD Tahun 2025 Desa Bayung Bangun Jalan Rabat Beton dan Jembatan

Radarkoran.com- Anggaran Dana Desa ( DD ) tahun anggaran 2025 Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu melaksanakan pembanguan jalan rabat beton dan jembatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja lokal desa nantinya. Sesuai apa yang menjadi aturan dalam DD yaitu Pola Padat Karya Tunai Desa ( PKTD ) dengan sistem swakelola .

Kepala Desa Bayung, Parwi mengatakan kepada masyarakat agar ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bayung, baik secara langsung terjun kelapangan atau ikut dalam pengawasan, sampai saat ini Pemerintah Desa masih sangat terbuka menerima kritik maupun saran. Selain itu, bagi warga mau ikut berpartisipasi dalam pembanguan langsung daftar kepada TPK.

"Harapan saya semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa Bayung ini, mari bersama kita bangun desa kita tercinta ini, semua berhak ikut mengawasi pembangunan yang ada," kata Kades. 

Selanjutnya, ia juga membuka ruang kepada masyarakat, jika ada yang menurut masyarakat kurang pas silahkan disampaikan kepada dirinya. 

BACA JUGA:Produksi Mesin Giling Kopi di Kepahiang Banjir Pesanan

"Insya Allah kita akan perbaiki, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat baik itu saran ataupun kritik karena semua usulan dari masyarakat sangat kami harapkan," sampai Parwi

Dijelaskan Parwi, mengenai Program Ketahanan Pangan di tahun 2025 ini pemerintah desa akan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk mensukseskan Program Asta Cita bapak Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu penanaman jagung minimal satu hektar untuk satu desa.

"Untuk Ketahan Pangan ada progran Nasional, penanaman jagung minimal satu hektare di setiap desa. Jadi untuk masyarakat jangan ada pemikiran negatif jika program ketahanan pangan tahun ini tidak seperti ditahun-tahun sebelumnya. Dimana program ketahanan pangan bisa disalurkan langsung kepada masyarakat seperti pupuk, bibit, unggas, ini bukan kehendak kades memang sudah ketentuan pemerintah, semoga masyarakat bisa mengerti," pungkas Parwi.