Bupati Zurdi Nata Sebut Tahun 2025 Target PAD Naik Rp 69 M: Jawab Pandangan Fraksi DPRD Kepahiang

Radarkoran.com– Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, pada Selasa 10 Juni 2025.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, catatan, dan dukungan terhadap Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahap selanjutnya.

Menanggapi pandangan Fraksi Perindo terkait penggunaan skala prioritas pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2024, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang sepenuhnya mendukung pandangan tersebut.

"Setiap alokasi anggaran harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pembangunan daerah, demi kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang," ujar Bupati.

Terkait imbauan Fraksi Nasdem untuk memperhatikan kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, Bupati menjelaskan bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

BACA JUGA:Mobil Carry Pick Up di Kepahiang Terperosok ke Sungai: Terkejut Lihat Lubang

BACA JUGA:Dukung Program Ketahanan Pangan: Desa Karang Anyar Tanam Jagung Seluas 1 Hektare

"Pemkab Kepahiang memiliki unit kerja khusus, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah. Melalui unit ini, seluruh OPD dapat berkonsultasi dan berkoordinasi, sehingga administrasi pengadaan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai aturan," sambungnya.

Dalam merespons pandangan Fraksi Golkar tentang perlunya peningkatan realisasi PAD, Bupati menyatakan Pemkab berkomitmen untuk menggali dan memaksimalkan potensi PAD guna mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Kepahiang 2025–2030. Ia menambahkan bahwa target PAD tahun ini dinaikkan dari Rp 57 miliar menjadi Rp 69 miliar.

"Kami optimistis dengan dukungan semua pihak, target tersebut akan tercapai," ujar Bupati.

Menanggapi catatan Fraksi Gerindra yang menilai pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya efektif dan efisien, Bupati menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus berbenah.

"Kritik ini menjadi cambuk bagi kami untuk memperbaiki setiap kelemahan serta meningkatkan kualitas pembangunan. Kami berharap komitmen seluruh pihak dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, kuat, dan berpihak kepada rakyat dapat terus dijaga," demikian bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Gregory Dayefiandro menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran DPRD.

"Raperda ini akan diserahkan ke Badan Anggaran untuk dibahas pada tahapan berikutnya, dimana penyerahan tersebut akan dilaksanakan melalui rapat gabungan komisi setelah paripurna ini," jelas Igor.