Pemkab Rejang Lebong Susun Regulasi Cegah Pernikahan Dini

Radarkoran.com - Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan anak perempuan, termasuk putus sekolah, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan keterbatasan kesempatan untuk mencapai potensi mereka.

 

 

Untuk mengatasi persoalan pernikahan dini tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyusun regulasi untuk mencegah pernikahan dini di wilayah Rejang Lebong. 

Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan di Kabupaten Rejang Lebong.

 

Penyusunan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) tersebut telah dimulai dan ditandai dengan dilaksanakannya Diskusi Reguler Forum Multi Stakeholders (FMS) antara DP3APPKB Rejang Lebong bersama Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu menggelar pada Rabu, 18 Juni 2025.

 

 

Kegiatan diskusi yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas P3APPKB Kabupaten Rejang Lebong tersebut melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lintas sektor. Dengan fokus utama menyusun regulasi yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini. 

BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Akan Benahi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Dukung Penuh Program Nasional 3 Juta Rumah

 

"Pernikahan usia dini pada anak di bawah 19 tahun adalah persoalan kompleks yang butuh penanganan menyeluruh dan terkoordinasi di tingkat daerah. Untuk itu, perlu disusun naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan Peraturan Bupati (Perbup)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas P3APPKB Rejang Lebong, Y Ratih Indreswari, SE.