Waspada Bencana Ekologi, KKI Warsi Dorong Pelibatan Masyarakat dalam Pemulihan Hutan

Radarkepahiang.bacakoran.co - Memasuki tahun 2024, sejumlah daerah di tanah air ditimpa bencana ekologi. Bahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 10 Januari 2024 kemarin telah mengeluarkan data daerah yang berpotensi mengalami banjir. 

Merujuk ke data yang dikeluarkan BMKG tersebut, Bengkulu termasuk daerah yang berpotensi mengalami banjir, yang diperkirakan akan berlangsung hingga April 2024.

Banjir dengan kategori menengah berpeluang terjadi di 60 kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu diperkirakan akan mengalami bencana banjir paling luas.

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyebut, kondisi bencana banjir tersebut merupakan buah dari kondisi alam akibat limpahan curah hujan tinggi, kemudian dipadukan dengan kemampuan ekosistem kawasan yang menyerap curah hujan yang semakin rendah.

Rendahnya kemampuan menyerap air hujan dan tingginya aliran air permukaan berimbas terjadinya banjir, dan banjir yang terjadi  tidak lepas dari kondisi ekosistem yang telah mengalami perubahan. Terutama perubahan tutupan hutan dan banyaknya areal terbuka.

"Jika berkaca dari banjir yang melanda sebagian besar daerah di Sumatera, maka Bengkulu patutnya bersiaga. Prediksi cuaca dan kondisi ekosistem yang dipengaruhi tutupan hutan membuat provinsi ini berpotensi dilanda banjir,” kata Adi Junedi Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

BACA JUGA:DPK Provinsi Siapkan Layanan Kunjungan Kelompok PAUD, Ini Tujuannya

Ia memaparkan, kondisi kawasan hutan saat ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk area perladangan yang menyebabkan berkurangnya tutupan hutan.

Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah konkrit dalam penataan pengelolaan ruang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Termasuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta resolusi konflik pengelolaan sumber daya. 

"KKI Warsi dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung dan bertitik berat pada pemulihan hutan sembari juga mengembangkan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui skema perhutanan sosial.  Sebagai contoh di Desa Air Tenam masyarakat mendapatkan akses legal untuk mengelola hutan melalui perhutanan sosial,'' tutur Adi.

Di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan KKI Warsi melakukan pendampingan masyarakat yang sebagian besar beraktivitas dalam kawasan hutan.

Desa ini sudah definitif sejak 2007 lalu, namun dari wilayah administrasi desa seluas 4.941 Hektar (ha), hanya 341 ha atau 6,9 persen yang berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan. 

Sedangkan selebihnya sekitar 2.167 ha atau 43,9 persen dengan status hutan lindung dan 2.432 ha atau 49.2 persen dengan status hutan produksi terbatas.

Dengan kondisi ini, dari 55 kepala keluarga di Desa Air Tenam hanya dua orang yang memiliki lahan garapan di areal APL. Selebihnya berada di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas.