Ada 5.000 Anak di Bengkulu Tengah yang Berminat Bersekolah di Sekolah Rakyat

Radarkoran.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Tengah, Watiullah, M.Pd mengungkapkan, pihaknya sudah mulai mendata calon peserta didik yang berminat untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Dipaparkannya, hingga saat ini terdata ada kisaran 5.000 anak di Bengkulu Tengah yang berminat bersekolah di sekolah rakyat. Jumlah tersebut tergabung untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

"Kami saat ini sedang menunggu hasil survei lahan yang sudah diajukan ke Kemensos. Laporan survei tersebut nantinya akan disampaikan kepada pak Bupati sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dan kami juga sudah mengumpulkan data anak-anak yang ingin bersekolah, sekaligus menyiapkan proposal dan teknis pelaksanaannya," terang Watiullah. 

Lebih lanjut diungkapkannya, Dinsos Bengkulu Tengah sudah menyiapkan berbagai tahapan untuk merealisasikan pembangunan sekolah rakyat di daerah ini. Namun pelaksanaan program ini masih harus menunggu kebijakan dan persetujuan langsung dari Bupati Bengkulu Tengah.

"Selain mendata siswa maupun guru, kami pun akan menjalankan program ini. Karena ini adalah bagian dari program nasional yang diturunkan langsung oleh Kemensos," ucap Watiullah.

BACA JUGA: BKDPSDM Bengkulu Tengah Selidiki Dugaan 9 Calon PPPK Rangkap Jabatan

BACA JUGA: BKD Bengkulu Tengah Beberkan Penyebab Gaji ke-13 ASN di Beberapa OPD Telat Cair

Dijelaskan Watiullah, inisiatif Sekolah Rakyat merupakan program turunan dari Kemensos yang bertujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu. Meski Dinsos Bengkulu sudah menyusun langkah awal, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. "Ya untuk Sekolah Rakyat itu kembali ke kebijakan Bupati," ujarnya.

Sebelumnya Dinsos Bengkulu Tengah bersama Bupati dan Pj Sekkab Bengkulu Tengah sudah menlaksanakan pertemuan dengan Kemensos, guna membahas teknis pelaksanaan termasuk penyesuaian lahan yang menjadi syarat utama dari pemerintah pusat.

"Kalau ditanya soal kesiapan, saat ini kami sudah siap. Hanya saja lahan yang kita siapkan masih harus disesuaikan dengan ketentuan pusat, termasuk untuk ukuran dan tingkat kemiringannya," jelasnya. 

Dia menambahkan, program ini tidak hanya melibatkan Dinas Sosial akan tetapi melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas PUPR, Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.