Dana Transfer Pusat TA 2026 Menurun, Ini Tanggapan Ketua DPRD Bengkulu Tengah

Radarkoran.com - Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.Sos menanggapi soal informasi adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun anggaran 2026 mendatang. Mengenai informasi itu, Fepi menekankan tentang pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun kembali anggaran, supaya tetap sesuai dengan kondisi keuangan daerah. 

Dijelaskan dia, kondisi ini harus siap dijalani oleh pemerintah daerah. Dengan tetap mengedapankan kehati-hatian dalam menyusun anggaran. Dalam artian, 

rencana belanja tidak boleh lebih besar dari kemampuan belanja daerah. 

"Informasinya kan begitu (Terjadi penurunan, red). Nah kita sekarang harus siap menjalani itu. Bengkulu Tengah memiliki APBD terkecil kedua se-Provinsi Bengkulu. Kita benar-benar harus hati-hati dalam menyusun anggaran. Jangan sampai ada kebocoran. Ya maksudnya, jangan sampai rencana belanja lebih besar dari kemampuan keuangan pemerintah daerah," terang Fepi. 

Dia melanjutkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD harus melakukan kajian mendalam terhadap rencana belanja tahun anggaran 2026. Karena 

informasi sementara menyebutkan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 dipastikan tidak ada.

"Kalau ini benar-benar terjadi, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hanya akan menerima DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil)

saja. Kita khawatirkan nanti tidak ada pembangunan fisik, sebab kita hanya bisa mengandalkan DBH. Padahal anggaran kita ini kan sangat bergantung dari dana transfer pemerintah pusat," paparnya. 

Politisi PPP ini menambahkan, solusi yang bisa ditempuh yakni dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi dia tetap mengingatkan supaya langkah tersebut tidak membebani masyarakat. 

"Kalau kondisinya seperti ini, tidak ada cara lain PAD memang harus ditingkatkan. Akan tetapi cara ini jangan sampai menyengsarakan rakyat. Ya kita tetap harus mencari jalan atau cara yang lebih tepat, kreatif, dan juga realistis supaya pemerintah daerah tetap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.