OPD di Pemkab Kepahiang Diharuskan Proaktif Usulkan Bantuan hingga ke Pusat

Radarkepahiang.bacokoran.co - Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang proaktif melobi anggaran pembangunan tahun 2024 melalui kementerian terkait maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

Dengan mensinergikan program prioritas antara APBD Kepahiang dan DAK APBN pusat. Hal itu menyikapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan dari hasil Musrenbang desa maupun kecamatan se-Kabupaten Kepahiang.

"Kita minta masing-masing OPD melakukan sinergisitas program skala prioritas pembangunan daerah dengan provinsi maupun ke pusat melalui kementerian. Karena untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap program pembangunan tahun 2024 mendatang cukup besar," jelas Wabup, Kamis 8 Februari 2024.

Apalagi, lanjut dijelaskan Wabup, dalam Rancangan APBD TA 2024 saja banyak anggaran yang akan dipergunakan untuk pembiayaan di luar pekerjaan fisik, program, dan kegiatan. Menurutnya, banyak usulan program pembangunan dari hasil pelaksanaan Musrenbang desa, kelurahan, kecamatan.

"Tentunya usulan pembangunan yang disampaikan tidak akan terakomodir seluruhnya, karena keterbatasan dana APBD Kepahiang. Pada intinya kita harus jemput anggaran dari pusat, kuncinya OPD harus proaktif untuk berjuang mengambil anggaran pusat," sampai Wabup.

BACA JUGA:Wabup Kepahiang Hadiri Musrenbangcam Ujan Mas Menginformasikan Agenda Pembangunan

BACA JUGA:Siapkan Mobnas Baru untuk Bupati/Wabup dan Pimpinan DPRD Kepahiang

Ditegaskan juga oleh Wabup, program skala prioritas yang kemunginan tidak bisa diakomodir di dalam APBD Kepahiang, harus ditindak lanjut oleh OPD terkait dengan mengusulkannya melalui dana APBD provinsi dan APBN.

Sebab keterbatasan keuangan daerah saat ini, tentu tidak akan bisa menuntaskan pembangunan di segala sektor, sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Wabup menuturkan, OPD-OPD wajib saling terintegrasi untuk menangani program yang ada, dengan satu leading sektor, tidak boleh ada program yang sama persis antara satu OPD dengan OPD yang lain, agar penanganan bisa maksimal. Kemudian masing-masing OPD wajib fokus sehingga permasalahan bisa tertangani dengan baik.

"Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka kita akan lebih fokus untuk menangani suatu permasalahan. APBD-nya pun bisa terpetakan dengan jelas. Jadi semuanya lebih efektif. Sistem manajemen dan pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik," ucapnya.

"Nah itu tugasnya dinas atau lembaga terkait. Maka ada banyak kegiatan dan program pusat untuk daerah, sehingga diperlukan organisasi perangkat daerah yang proaktif ke kementerian untuk berkoordinasi, apa yang menjadi program dan kegiatan yang teralokasi untuk daerah," tutup Wabup.