Pemprov Bengkulu Tegaskan Sinergitas untuk Layanan Kesehatan Merata

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan pentingnya sinergitas dalam mengoptimalkan layanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan yang merata di wilayah Bengkulu. 

Hal demikian ditegaskan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025 di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis 23 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Herwan Antoni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlanjutan Program JKN dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. 

"FGD ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga keberlanjutan Program JKN, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat," katanya. 

Herwan juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam pembaruan data peserta agar selaras dengan kebijakan BPJS Kesehatan. Termasuk mengalihkan peserta Funding Based (FB) Mandiri ke JKN pusat sebagai langkah strategis daerah dalam mengurangi beban APBD. 

BACA JUGA:Dampak Pemangkasan TKD: Jam Kerja ASN Pemprov Bengkulu Bakal Berkurang

"Pertemuan ini sangat produktif dan memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat tata kelola serta keberlanjutan finansial JKN di wilayah Bengkulu," imbuhnya. 

Lebih jauh, Pemprov Bengkulu menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan merata bagi rakyat. Untuk itu, kegiatan FGD yang mengangkat tema "Sinergi Tata Kelola dan Keberlanjutan Finansial Program JKN," ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan di daerah dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Harapan kami, hasil diskusi hari ini bisa menjadi kontribusi nyata dari Provinsi Bengkulu bagi kebijakan kesehatan nasional," tutup Herwan.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Wiwieng, melaporkan bahwa Program JKN telah menunjukkan capaian signifikan, dengan cakupan peserta mencapai 278,09 juta jiwa atau 97,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pemanfaatan layanan juga meningkat menjadi 685,4 juta kunjungan per tahun, dengan biaya pelayanan kesehatan hingga September 2025 mencapai hampir Rp140 triliun.

"Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional,", ujarnya.