Bangun Gedung Butuh Rp 1,3 M, PGRI Kepahiang Pastikan Tidak Minta Dana Hibah
GEDUNG : Inilah gedung PGRI Kabupaten Kepahiang yang sudah berdiri kokoh walaupun pembangunannya belum tuntas 100 persen.--EPRAN/RK
KEPAHIANG RK - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-78 tahun 2023 di gedung baru. Diketahui, gedung ini dimulai pembangunannya pada 2016 lalu. Meskipun sudah memasuki tahun ke 7, bangunan gedung PGRI Kepahiang belum selesai 100 persen dibangun.
Diketahui, pembangunan gedung PGRI Kabupaten Kepahiang murni dari perjuangan seluruh guru di Kabupaten Kepahiang tanpa bantuan dana hibah APBD Kepahiang.
Ini disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd. Menurut Hartono, upacara yang dilaksanakan di gedung PGRI tahun ini merupakan kali kedua.
"Pembangunannya memang belum selesai, tapi diyakini dalam 2 tahun ke depan pembangunan gedung PGRI Kabupaten Kepahiang akan tuntas 100 persen. Untuk pembangunannya sendiri, estimasinya membutuhkan anggaran hingga Rp 1,3 miliar. Alhamdulillah hasil pembangunannya sudah terlihat. Kita yakin 2 tahun ke depan tuntas," kata Hartono yang juga menjabat sebagai Sekkab Kabupaten Kepahiang.
Lanjut dikatakan Hartono, seluruh biaya pembangunan gedung PGRI Kabupaten murni swadaya seluruh guru se-Kabupaten Kepahiang tanpa adanya dana hibah dari pemerintah daerah.
"Kita PGRI Kabupaten Kepahiang bertekat, dalam pelaksanaan pembangunan gedung tidak akan memberatkan APBD, murni dari swadaya guru," ucap Hartono.
BACA JUGA:Remaja Kepahiang Juarai Bola Voli Kapolda Cup
Disinggung terkait kemungkinan mengajukan hibah untuk menyelesaikan pembangunan, Hartono mengaku sama sekali belum terpikir ke arah tersebut. Dia percaya kekuatan dan kekompakan guru di Kabupaten Kepahiang dapat menuntaskan pembangunan gedung PGRI tersebut.
"Kekompakan guru di daerah kita ini cukup tinggi, makanya kita tidak akan mengajukan dana hibah. Terlebih guru - guru di Kepahiang memang harus kuat, jangan mudah mengeluh. Yang bisa diperjuangkan, jangan minta bantuan pemerintah," demikian Hartono.