Utang Lagi, Menkeu Sebut Presiden Jokowi Setujui Pinjaman Asing untuk Kemenhan Rp 851 Triliun

BACAKORAN RK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pinjaman dari asing untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto. Mantan direktur di Bank Dunia ini menyampaikan adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kemenhan yang telah diberikan pemerintah dari APBN, tapi masih tetap melakukan utang luar negeri periode 2020-2024 dengan jumlah USD 25 miliar atau setara Rp 385 triliun. 

"Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani juga menyebutkan hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo merasa kebutuhan Alutsista (Alat utama sistem pertahanan)  Indonesia sekarang masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi. Sri Mulyani menyampaikan itu setelah pertemuan Prabowo dan Jokowi, dalam acara konferensi pers pada Rabu (29/11) lalu.

"Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi Alutsista dan kemudian ancaman, serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kami dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang," jelasnya. 

Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah US D55 miliar. Sri Mulyani mengonfirmasi kalau kondisi tersebut akan berlaku selama tiga renstra.

BACA JUGA:Prioritas 2024 Tanpa Tes, Honorer Teknis Lulusan SMA Bakal Diangkat PPPK

"Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu USD 55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama tiga renstra. Jadi, dalam hal ini 2024-2029 nanti kemudian 2029-2034," paparnya.

Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimipin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp 316 triliun. Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp 331,9 triliun untuk hukum dan Hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024. (**)