Masih 'Nyangkut' di BKN, Pemprov Bengkulu Masih Urus Pertek PPPK

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu hingga saat ini masih melakukan koordinasi dan mengurus para PPPK Pemprov Bengkulu pengadaan tahun 2023 yang masih terkendala penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) karena terganjal Persetujuan Teknis (Pertek) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, saat ini Pemprov Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu sedang mengurus kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat PPPK Bengkulu mendapatkan Pertek penetapan NIP. 

"Saat ini Kepala BKD dan Kadis Dikbud sedang ada di kementerian dan akan langsung ke BKN dalam rangka mengurus itu," kata Isnan saat diwawancarai pada Jumat, 5 Juli 2024.

Sekda Isnan menyebut, setelah pulang nantinya akan diketahui perkembangan terhadap kendala yang dihadapi serta hasil koordinasi yang dilakukan OPD teknis Pemprov Bengkulu tersebut. Sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya. 

"Kalau mereka pulang nanti kita update lagi informasinya," singkat Isnan.

BACA JUGA:48 Pejabat Fungsional Pemprov Bengkulu Dilantik

Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP mengatakan,  belum diperolehnya Pertek penetapan NIP terhadap sekitar 93 PPPK Pemprov Bengkulu lantaran BKN menemukan tidak linearitasnya antara kualifikasi dengan jabatan yang dipilih PPPK yang bersangkutan pada saat daftar. 

Terhadap kondisi yang ada, BKN memberikan saran untuk dilakukan pengusulan rekomendasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Rekomendasi tersebut terkait dengan linearitas dari jabatan dan kualifikasi masing-masing PPPK yang belum mendapatkan Pertek.

"Saran BKN itu untuk dimintakan rekomendasi ke Kemendikbud dan alhamdulillah informasi dari Kemendikbud sudah mendapatkan rekomendasi itu. Tinggal kita berkoordinasi dengan BKN lagi," singkat Gunawan.