Terima Evaluasi BPKP, Gubernur Rohidin : Bahan Rujukan Penganggaran

Radarkoran.com - Hasil evalusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu dapat dijadikan rujukan perbaikan penganggaran kedepannya oleh Pemprov Bengkulu untuk mengoptimalkan program yang ada. 

Hal demikian disampaikan Gubernur Bengkulu Prof. Dr. Rohidin Mersyah, M.MA saat menerima audiensi BPKP Perwakilan Bengkulu dalam hal penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemprov Bengkulu semester I tahun 2024, Selasa 23 Juli 2024 di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu.

Dikatakan Gubernur Rohidin, hasil evaluasi kinerja pemerintah yang telah disampaikan BPKP Perwakilan Bengkulu tersebut akan  menjadi rujukan terhadap perbaikan penganggaran program Pemprov Bengkulu, utamanya terkait program penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting. 

"Sehingga nantinya akan lebih efektif dan efisien, serta sejalan dengan target capaian kinerja secara nasional," katanya.

BACA JUGA:Gandengan Meriani di Pilgub 2024, Rohidin Ungkap Alasannya

Untuk diketahui, pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia pada angka 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen di tahun 2024.

Sedangkan angka kemiskinan nasional masih pada angka 9,36 persen. Sementara target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 - 7,5 persen dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024. 

Mengacu pada target tersebut, Pemprov Bengkulu akan terus mengoptimalkan kinerja dalam penurunan angka kemiskinan dan stunting. Dan evaluasi kinerja yang ada menjadi salah satu upaya mengoptimalkan target kinerja yang ingin dicapai.

"Tentu kita break down pada tingkat provinsi, agar upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting bisa mencapai target. Terlebih pemerintah pusat telah menetapkan target angka penurunan kemiskinan dan stunting," ujar Gubernur Rohidin. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho mengatakan, hasil evaluasi kinerja Pemprov Bengkulu yang disampaikan pihaknya lebih kepada evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting. Evaluasi tersebut ditujukan  baik di Pemprov Bengkulu maupun di Pemda kabupaten/kota.

BACA JUGA:Belum Sampaikan Dukungan, Demokrat Masih Proses Calon Kandidat di DPP

Dengan evaluasi yang disampaikan ini, akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah kedepannya.

"Jadi ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan oleh pak gubernur dan seluruh bupati/walikota di Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting," ujarnya.