Dempo Xler Soroti Keterbukaan Informasi BPN

BENGKULU RK - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu beberapa waktu lalu telah memberikan penghargaan dan penganugerahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Publik se-Provinsi Bengkulu terkait keterbukaan informasi publik.

Menyikapi terkait penganugerahan ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan apresiasi upaya KIP Bengkulu dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.

Hanya saja dalam pemberian penghargaan KIP Award yang dilakukan, ia menyebut jika dirinya tidak menghadiri kegiatan walaupun diundang lantaran memiliki pola pandangan yang berbeda.

Dirinya menyayangkan masih banyak OPD maupun badan publik yang belum maksimal dalam memberikan keterbukaan informasi, bahkan ada OPD atau Badan Publik yang dinilai tidak layak mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik, sebagai contoh yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional).

"Indikator yang diberikan teman-teman KIP itu beneran ya, mereka melihat data, akses informasi yang termudah dan terbaik serta ada nilainya. Mungkin dalam penilaian KIP untuk BPN terbaik, artinya kalau terbaik yang lain bobrok, tapi kita tahu BPN itu bobrok sebenarnya," ungkap Dempo.

Ia menyebut, bobroknya BPN dalam keterbukaan informasi sangat dirasa tidak hanya rakyat, media massa, pemerintah, maupun DPRD selalu kesulitan untuk mendapatkan data.

"Sudah rapat pun kita dengan mereka (BPN), mereka tidak membawa data dan selalu alasannya perlu surat resmi dan lainnya. Padahal secara undang-undang terkait keterbukaan informasi publik itu mereka mesti menyampaikan di website, mesti menyampaikan ke media agra rakyat mudah mengakses informasi itu," tuturnya.

Disisi lain, Dempo juga mempertanyakan terkait peta digital atau map yang dimiliki BPN yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang tidak menunjukkan keterbukaan informasi. Bahkan informasi yang ada cenderung membuat bingung semua pihak.

BACA JUGA:Jauh dari Target, Penghujung Tahun Investasi Bengkulu Baru Rp 6,3 Triliun

"Peta digital atau map bumi yang dimiliki BPN itu dengan kondisi lapangan jawaban BPN pusat sebagai indikator sebenarnya, pas kami cek ke lapangan nggak bener petanya, dan jawaban dari pihak BPN lokal itu hanya acuan, bukan sebenarnya. Lalu buat apa peta yang ada di web kalau bukan yang sebenarnya, " imbuhnya.

Lebih lanjut, Dempo menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang benar-benar dilaksanakan dengan optimal. 

"Ini eranya keterbukaan informasi publik dan kita minta hal ini benar-benar dapat diwujudkan dengan baik," pungkas Dempo.