Senator Riri Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan PPDB hingga Sampah

Radarkoran.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendesak pemerintah untuk meninjau kembali sistem zonasi pendidikan dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lantaran masih banyaknya permasalahan yang ditemukan di berbagai daerah.

Demikian diungkapkan Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengenai rekemondasi lembaganya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang secara rinci target-target prioritasnya telah disepakati oleh Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, belum lama ini.

"Selain persoalan PPDB, DPD RI juga meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga di daerah dan terus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi daerah," kata Senator Riri Damayanti John Latief, Kamis 01 Agustus 2024. 

Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, DPD RI juga mengingatkan pemerintah agar menjalankan amanat konstitusi berupa anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

BACA JUGA:Peringatan Hari Puisi, Senator Riri Punya Rencana Ini untuk Kepahiang

"Kualitas sumber daya manusia mesti ditingkatkan dengan setinggi-tingginya supaya Indonesia bisa memetik hasil memuaskan dari bonus demografi. Rekomendasi ini juga sejalan dengan visi Indonesia emas," ungkap Senator Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menekankan, DPD RI juga mendesak adanya peningkatan bantuan modal kepada sektor-sektor ekonomi berbasis daerah dan kenaikan kapasitas tenaga kerja sektoral dalam penciptaan maupun penggunaan IPTEK dan inovasi.

"Lembaga seperti PT PNM Mekaar, baik yang konvensional maupun berbasis syariah, layak untuk mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk menggenjot perekonomian masyarakat di daerah-daerah," tandas Senator Riri Damayanti John Latief.

Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, DPD RI juga mendesak kepada pemerintah agar memberikan perhatian dalam pengelolaan sampah yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di tanah air.

"Pengelolaan sampah ini harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik, salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di seluruh daerah di Indonesia," tutup Senator Riri Damayanti John Latief.

BACA JUGA:Sejahterakan Perempuan, Senator Riri Kolaborasi dengan PNM Mekaar

Data terhimpun, dalam Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP Tahun 2025 telah disepakati Pendapatan Negara 12,30 - 12,36 persen dari PDB.

Kemudian Belanja Negara 14,59 - 15,18 persen, Belanja Pemerintah Pusat 10,92 - 11,17 persen, Transfer ke Daerah 3,67 - 4,01 persen, Keseimbangan Primer defisit 0,14 - 0,61 persen, Defisit 2,29 - 2,82 persen, Pembiayaan Investasi minus 0,30 - 0,50 persen, Rasio Utang 37,82 - 38,71 persen.

Untuk target dan indikator pembangunan di antaranya Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 persen, Rasio Gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,0 persen, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56, Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 persen, Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0 persen.