NPHD Pilkada 2024, Bupati Kepahiang Akui Belum Ada Kesepakatan

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Senin , 13 Nov 2023 - 20:42

Ilustrasi Dana Hibah Pilkada--FOTO/NET

nphd pilkada 2024, bupati kepahiang akui belum ada kesepakatan                            kepahiang rk - hingga senin (13/11), anggaran hibah pilkada 2024 kabupaten kepahiang provinsi bengkulu belum ada kesepakatan, antara pemerintah kabupaten dengan komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu).
 
besar kemungkinan, belum adanya kesepakatan tersebut lantaran kpu dan bawaslu belum terima dengan nominal anggaran yang disiapkan. yakni untuk kpu rp 17 miliar dan untuk bawaslu rp 6 miliar.
 
belum adanya kesepakatan dan belum ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah (nphd) pilkada 2024 diakui bupati dr. ir. hidayattulah sjahid, mm, ipu ketika diwawancara selesai pelaksanaan deklarasi pemilu damai 2024. 
 
dikatakan bupati, penambahan anggaran sesuai yang diingikan kpu dan bawaslu belum ada. sebab itulah melalui tim anggaran pemerintah daerah (tapd), pemkab kepahiang saat ini masih mencari solusi untuk memenuhi anggaran tersebut. secara pribadi, papar bupati, dia menginginkan anggaran hibah pilkada kepahiang dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan kpu dan bawaslu.
 
"kalau saya secara pribadi ditanya soal penambahan anggaran untuk kpu dan bawaslu, ya pengennya saya itu dipenuhi. namun saya tidak bisa memutuskan hal tersebut. karena bicara soal anggaran, tentu ada banggar dan tapd. saya belum mengatakan sepakat, karena prinsipnya, kesepakatan itu persetujuan antara semua pihak. yang dalam hal ini, ada pemkab dan kpu bersama bawaslu," kata bupati.
 
kembali dikatakan oleh bupati, pemkab kepahiang masih mencarikan solusi yang terbaik soal anggaran pilkada untuk kpu dan bawaslu. karena pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik apabila kpu dan bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas, memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tahapan.
 
"sementara ini kita masih mencari solusi yang terbaik. betapa kita memikirkan kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas. masalahnya, sejauh ini uang belum ada. jika uangnya ada, ya tidak masalah, pasti kita akomodir sesuai usulan. apakah nphd pilkada belum ditandatangani? memang belum ada kesepakatan," terang bupati. 
 
disinggung bagaimana menghadapi nphd yang akan bergulir ke menteri dalam negeri (mendagri)? menanggapi pertanyaan tersebut, bupati menerangkan, pemkab kepahiang akan menyampaikan sedetail mungkin kondisi keuangan yang ada. karena kondisi mininnya keuangan kabupaten kepahiang saat ini bukan hasil rekayasa. 
baca juga:disparpora kepahiang optimis tangsi duren masuk 5 besar lomba desa wisata
"kalau bergulir ke mendagri, kita bisa menjelaskan, karena ini bukan rekayasa (kondisi keuangan daerah, red). kondisi objektifnya ya demikian. saya sudah katakan tadi, keinginan saya tentu ada penambahan anggaran untuk kpu dan bawaslu. namun saya tidak bisa mengklaim, karena pemerintah daerah itu ada tapd dan ada banggar dari dprd, yang secara bersama-sama melakukan pembahasan pengangarannya," demikian bupati. 
 
untuk diketahui, pada pilkada 2024, kpu kabupaten kepahiang menyebutkan membutuhkan anggaran rp 23 miliar. tetapi nominal yang diakomodir pemkab kepahiang hanya diangka rp 17 miliar.
 
sementara bawaslu kabupaten kepahiang mengaku membutuhkan anggaran rp 7,5 miliar, tapi yang diakomodir oleh pemkab kepahiang rp 6 miliar. 
 
berdasarkan se mendagri nomor: 900.1.9.1/16888/kedua perihal percepatan penandatanganan nphd tertanggal 2 november 2023, menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama dengan kpu provinsi, kabupaten/kota dan bawaslu provinsi, kabupaten/kota segera melakukan percepatan penandatanganan nphd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya tanggal 10 november 2023.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 14 NOVEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan