Demonstrasi Menolak Revisi UU Pilkada di Bengkulu Mulai Terjadi, Ini Tuntutannya

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Kamis , 22 Aug 2024 - 18:22

DEMONTRASI : aksi demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis pada, 22 Agustus 2024--GATOT/RK

1. Menuntut pemerintah untuk menghentikan pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya meleggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan.

2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis.

3. Menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.

4. Mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.

5. Mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis.

6. Menolak Revisi Undang-undang TNI/POLRI, serta mendesak DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk menolak RUU tersebut. Kami meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan diatas dan disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

demonstrasi menolak revisi uu pilkada di bengkulu mulai terjadi, ini tuntutannya                            radarkoran.com - gelombang protes melalui aksi demonstrasi menentang persetujuan badan legislasi (baleg) dpr ri atas revisi undang-undang (uu) pemilihan kepala daerah (pilkada) di bengkulu mulai terjadi. 
pada kamis sore, 22 agustus 2024 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (hmi) bengkulu, mendatangi gedung kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu untuk menyampaikan aspirasinya. 
dalam orasinya, massa aksi menentang keras revisi atas uu pilkada yang diklaim merupakan tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait syarat pengajuan calon gubernur, walikota/bupati. selain itu, beberapa poin penting juga disampaikan pada kesempatan tersebut. 
disampaikan ketua umum (ketum) himpunan mahasiswa islam bengkulu, anjar wahyu wijaya, saat ini indonesia kembali berduka dengan hilangnya hati nurani para pemimpin bangsa dengan kebijakan yang ada, dan himpunan mahasiswa islam bergerak melawan atas ketidakadilan. 
baca juga:demo tolak pengesahan ruu pilkada, massa bawa spanduk adili jokowi dan kroni
"kami datang kesini dalam upaya menyampaikan aspirasi kami, sebagai perwakilan masyarakat karena satu langkah kita menetukan masa depan indonesia. mari kawan-kawan kita melawan, kita lawan dinasti politik," ujar anjar wahyu wijaya saat orasi.
untuk diketahui, dalam demosntrasi yang dilaksanakan, pada awalnya dilakukan dengan situasi yang kondusif serta pengawasan dari pihak polresta bengkulu. namun sempat terjadi kericuhan dan saling dorong saat mahasiswa ingin menggelar teaterikal di dalam kawasan kantor dprd, tapi tidak diperkenankan masuk oleh aparat kepolisian. 
akhirnya dengan pembicaraan yang intensif akhirnya kericuhan bisa diatasi dan para mahasiswa melaksanakan aksi teaterikal di depan gerbang kantor dprd. dalam aksi teaterikal tersebut, para mahasiswa membawa nisan yang bertuliskan matinya demokrasi indonesia serta nisan bergambar presiden joko widodo. 
mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di makam demokrasi dan menyampaikan puisi tentang matinya demokrasi indonesia dengan kebijakan-kebijakan pimpinan negara. 
baca juga: bkn beri kabar penting soal pembuatan akun sscasn untuk honorer, silakan disimak
pada kesempatan tersebut, anggota dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi didampingi sekretaris dewan erlangga turut hadir menyapa mahasiswa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. sumardi juga menerima tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. 
"kita pastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa hari ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," kata sumardi di tengah-tengah para mahasiswa. 
adapun aspirasi dan tuntutan yang disampaikan pada aksi demonstrasi yang dilakukan sebagai berikut:
 
1. menuntut pemerintah untuk menghentikan pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya meleggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan.
2. menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis.
3. menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.
4. mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang perguruan tinggi (pt) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.
5. mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang ite yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis.
6. menolak revisi undang-undang tni/polri, serta mendesak dpr ri melalui dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu tersebut. kami meminta kepada dprd provinsi bengkulu untuk menyampaikan tuntutan diatas dan disampaikan kepada dpr ri untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 9 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan