KPU Kepahiang Vermin Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Cabup/Cawabup

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Sabtu , 31 Aug 2024 - 18:15

VERMIN : Syarat calon dan syarat pencalonan Pilkada 2024 dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kepahiang. --DOK/RK

kpu kepahiang vermin syarat calon dan syarat pencalonan cabup/cawabup                             radarkoran.com - pascapendaftaran yang dilakukan oleh bapaslon bupati atau wabup pilkada 2024, komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten kepahiang mulai melakukan verifikasi administrasi (vermin) dokumen administrasi persyaratan.
baik dokumen perysratan calon maupun dokumen pencalonan, seluruhnya divermin oleh kpu kepahiang. vermin syarat calon dan syarat pencalonan yang dilakukan kpu kabupaten kepahiang, sesuai dengan pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota.
komisioner kpu kabupaten kepahiang, indra, se sabtu 31 agustus 2024 mengatakan, sekarang kpu kepahiang tengah melakukan vermin baik terhadap syarat calon maupun terhadap syarat pencalonan cabup dan cawabup di pilkada 2024. vermin yang dilaksanakan kpu kepahiang akan berlangsung sejak 30 agustus hingga 5 september 2024 mendatang. 
setelah vermin nantinya, kalau masih ada yang perlu dilakukan perbaikan, maka akan dikonfirmasikan kepada bapaslon cabup dan cawabup bersangkutan.
baca juga:musorkab, erwin agustinus jadi ketua koni kepahiang 
"sekarang vermin sedang kita laksanakan terhadap syarat calon dan syarat pencalonan. setelah itu nantinya barulah akan dilaksanakan verifikasi faktual atau verfak. ini dilakukan untuk memastikan keabsahan berkas pendaftaran yang sebelumnya disampaikan ke kpu kepahiang," kata indra. 
berikut sayarat calon berdasarkan pkpu nomor 8 tahun 2024 : 
- berpendidikan paling rendah sma sederajat.
- berusia paling rendah 25 tahun.
- bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
baca juga:kamu merasa lagi stres, coba 5 makanan ini untuk meredakannya 
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan skck.
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan atau badan hukum.
- tidak sedang dinyatakan pailit.
baca juga:kabar baik bagi pencinta citroen, c5 aircross bakal rancang jadi mobil listrik
selain persyaratan di atas, calon bupati dan calon wakil bupati harus memenuhi syarat:
a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
b. berhenti dari jabatan sebagai anggota kpu, dkpp paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran bapaslon.
c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus asn.
selanjutnya terdapat juga syarat pencalonan, diatur dalam pasal 13 disebutkan syarat pencalonan parpol atau gabungan parpol:
1. persyaratan pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol
baca juga: bulan menjauhi bumi, brin ungkap dampaknya: suatu saat nanti, satu hari di bumi sama dengan satu bulan
a. salinan keputusan pimpinan parpol tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemenkumham.
b. salinan keputusan pimpinan parpol tingkat pusat tentang kepengursan parpol tingkat kabupaten.
c. surat pencalonan dan kesepakatan parpol peserta pemilu atau gabungan parpol yang telah memenuhi persyaratan memperolah paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi dprd atau 25 persen menggunakan formulir model b. pencalonan parpol kwk:
- sepakat mendaftarkan bapaslon.
- tidak akan menarik bapaslon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas bapaslon.
- sepakat antara parpol atau gabungan parpol untuk mengikuti proses spemilihan.
baca juga:mini lokakarya pencegahan stunting kecamatan seberang musi
- naskah visi - misi dan program bapaslon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
d. keputusan pimpinan parpol tingkat pusat tentang persetujuan bapaslon menggunakan formulir model b persetujuan parpol kwk.
dalam pasal 102 disebutkan, syarat bapaslon independen:
a. surat permohonan kesepakatan bapaslon menggunakan formulir model b pencalonan perseorangan.kwk yang menyatakan:
1. sepakat mendaftar diri sebagai bapaslon perseorangan bupati dan wakil bupati.
2. tidak akan mengundurkan diris ebagai bapaslon perseorangan atau independen.
baca juga:dprd lebong targetkan akd tuntas september
3. sepakat mengikuti proses pemilihan.
4. naskah visi - misi dan program bapaslon perseorangan atau independen telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
b. keputusan kpu kabupaten kepahiang mengenai penetapan bapaslon perseorangan atau independen yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.
sejumlah syarat calon dan syarat pencalonan cabup dan cawabup yang dilakukan vermin oleh kpu kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 1 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan