Tambahan Penghasilan Guru, GP Ansor Tekankan Penerapannya Harus Merata

Radarkoran.com - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengaku sangat menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yakni  wacana menaikkan penghasilan guru pada tahun 2025. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dan mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan, serta menjadi pengakuan atas peran sentral guru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam mendengarkan aspirasi para guru yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan. 

"Kami percaya keputusan Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru (Tambahan penghasilan), adalah bentuk penghormatan kepada profesi yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan kebijakan ini, kami optimistis pendidikan akan lebih maju dan berdaya saing," ungkapnya. 

Lebih lanjut Addin mengungkapkan, ada 3 dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini. Pertama, peningkatan motivasi dan produktivitas guru yang akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah. Kedua, kebijakan ini juga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer dan guru tetap.

Ketiga, kebijakan ini menjadi langkah dalam memperkuat sumber daya manusia bangsa, mengingat pendidikan berkualitas hanya bisa terwujud kalau tenaga pendidik memiliki kehidupan yang layak dan akses yang cukup terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. 

Di sisi lain, meskipun mendukung penuh kebijakan ini, GP Ansor turut menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan supaya kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua guru di Indonesia.

BACA JUGA:Gaji Guru Tidak Naik, Hanya Peningkatan Penghasilan Saja

Pekerjaan yang Belum Selesai

Salah satu masalah utama yang disoroti oleh GP Ansor yakni nasib guru honorer yang selama ini dinilai masih terabaikan. Meskipun jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai daerah, guru honorer sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS, meski punya tanggung jawab yang sama besar dalam mencerdaskan anak bangsa. 

"Guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka (Honorer) adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita, namun sering kali diabaikan dari berbagai kebijakan yang ada. Kenaikan gaji yang direncanakan untuk guru PNS harus tetap memperhatikan nasib guru honorer agar mereka tidak tertinggal," ujar Addin. 

Selain itu, GP Ansor mendesak supaya kebijakan kenaikan gaji atau penambahan penghasilan guru disertai dengan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memberikan mereka hak yang setara dengan guru tetap, termasuk akses pelatihan, jaminan kesejahteraan, dan penguatan profesionalisme. 

GP Ansor juga mengingatkan mengenai pentingnya penerapan kebijakan ini secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan terluar. 

"Guru di daerah terpencil dan daerah dengan akses terbatas, harus merasakan manfaat yang sama. Jangan sampai kenaikan gaji ini hanya memberikan dampak pada daerah yang sudah maju, sedangkan daerah lain yang lebih membutuhkan masih terabaikan seperti sebelumnya," terang Addin. 

Selain itu, GP Ansor berharap kebijakan kenaikan gaji ini disertai dengan jaminan kesejahteraan lainnya seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan profesi yang semakin memadai. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, GP Ansor optimistis kebijakan kenaikan gaji guru yang digagas oleh Presiden Prabowo dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.