Final, KPU dan Bawaslu Kepahiang Tandatangani NPHD Pilkada 2024

KEPAHIANG RK - Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya anggaran hibah Pilkada Kepahiang tahun 2024 disepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, KPU, dan Bawaslu Kepahiang. Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Pemkab bersama KPU serta Bawaslu Kepahiang Senin (4/12) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga dipastikan, anggaran hibah Pilkada sudah final. Yakni mendapatkan KPU Rp 23 miliar lebih dan Bawaslu Rp 7 miliar. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos mengungkapkan, penandatanganan NPHD dilakukan setelah hasil pembahasan hibah Pilkada 2024 dinyatakan disepakati. "Kami (Bawaslu) untuk pengawasan tahapan Pilkada mendapatkan hibah sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan KPU sebesar Rp 23 miliar lebih," kata Mirzan.

"Pembahasannya final, setelah difasilitasi Kemendagri. Makanya hari ini (Senin, red) kami dari Bawaslu serta KPU Kepahiang melakukan penandatanganan NPHD tersebut. Iya, anggaran hibah Pilkada Kabupaten Kepahiang sudah final," sambung Mirzan. 

Diketahui, nominal hibah Pilkada yang diperoleh KPU Kabupaten Kepahiang naik Rp 1 miliar lebih, menjadi Rp 23 miliar lebih. Dari sebelumnya Rp 22 miliar yang disahkan dalam APBD Kepahiang TA 2024 yang sudah ketuk palu. Sementara Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada penambahan tetap diangka Rp 7 miliar, sama ketika ketuk palu APBD TA 2024.  "Yang ada penambahan itu untuk KPU, sedangkan kami Bawaslu tetap Rp 7 miliar," sampai Mirzan. 

BACA JUGA:Gara-gara Hibah Pilkada, Anggaran OPD di Kepahiang Dirasionalisasi Lagi

Disinggung apakah anggaran Rp 7 miliar tersebut mencukupi untuk pengawasan tahapan Pilkada 2024, lantaran sebelum sempat minta tambah menjadi Rp 7,5 miliar. Menurut Mirzan, anggaran Rp 7 miliar itu sudah mencukupi untuk kegiatan pengawasan. Namun, papar Mirzan, setelah penandatanganan NPHD pihaknya harus kembali melakukan singkronisasi kegiatan pengawasan tahapan Pilkada 2024 yang akan pihaknya laksanakan.

"Kami akan sinkronkan lagi anggaran dengan tahapan yang akan dijalankan. Karena, ketika itu kegiatan yang akan kami laksanakan membutuhkan dana Rp 7,5 miliar. Yang jelasnya, angggaran Rp 7 miliar ini cukup untuk kami melakukan pengawasan. Kami singkronkan dengan anggaran yang tersedia," demikian Mirzan.