Radarkoran.com - Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, masih ada 38.197 wajib pajak belum melunasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) terhitung 30 Sepember 2024.
Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong, Andy Ferdian, SE melalui Kabid Pendapatan, Oki Mahendra menjelaskan dari 85.903 wajib pajak yang ditetapkan tahun 2024, sebanyak 38.197 wajib pajak belum melunasi PBB-P2 tahun 2024.
"Data ini terhitung 30 September 2024, " sampainya.
Ditambahkan Oki, dari jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 tersebut nilainya yaitu sebesar Rp 1.300.204.744 dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 2.651.564.505.
"Masih ada sisa sekitar Rp 1,3 miliar lebih yang harus dikejar dan itu belum termasuk denda," lanjutnya.
Untuk bisa mengejar target tersebut, kata Oki, pihaknya bekerjasama dengan seluruh pihak pemerintahan hingga tingkat terbawah seperti RT/RW untuk di kelurahan, dan Kades untuk di tingkat desa.
Kemudian salah satu yang pihaknya terapkan di 122 desa adalah dalam mekanisme pencairan dana desa (DD) dan di 24 kelurahan yakni pencairan dana kelurahan, harus melampirkan bukti lunas PBB-P2.
BACA JUGA:Bayar PBB Tidak Perlu Ribet , Gunakan Mobile Banking Bank Bengkulu dan Qris
"Jadi desa yang akan mencairkan DD ataupun kelurahan yang akan mencairkan dana kelurahan itu kami kemarin menyurati, saat mengajukan harus menyertakan bukti lunas PBB," tuturnya.
Sementara itu, Oki juga menjelaskan, ada 4 kecamatan terbesar yang realisasi capaian PBB-P2 hampir 100 persen. Keempat kecamatan dimaksud antara lain Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang memiliki sisa ketetapan PBB-P2 Rp 2,52 juta atau 8,57 persen lagi, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang memiliki sisa ketetapan Rp 21,1 juta atau 25,59 persen lagi, Bermani Ulu yang sisa ketetapannya Rp 22,3 juta atau 29,28 persen lagi, dan Kecamatan Kota Padang yang sisa ketetapannya menyisakan Rp 16,1 juta atau 32,61 persen.
"Cut off per 30 September lalu sudah Rp 1.352.126.591," singkatnya.