Radarkoran.com - KPU Provinsi Bengkulu telah menggelar debat publik kedua antar Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2024 dengan tema "Clean and Good Governance, Pemerataan Pembangunan Menuju Adil dan Keberlanjutan," Selasa malam, 12 November 2024 di salah satu hotel di Kota Bengkulu.
Jalannya pelaksanaan debat yang diawali cukup tertib tersebut dinilai kurang efektif membahas visi misi dan program kerja. Pasalnya kedua Paslon lebih memilih mengumbar kesalahan dalam kepemimpinan lawannya dari pada membahas rencana konkret bagi Bengkulu.
Pasangan calon nomor urut 01, Helmi Hasan-Mian, secara terbuka menuding bahwa selama kepemimpinan Rohidin, banyak jalan provinsi yang rusak hingga 18 program yang dijanjikan Rohidin seperti pembagian gas 3 kg secara gratis, tidak terealisasi.
"Ketika Helmi Hasan keliling, pak Rohidin gas melon yang ada janjikan gaka ada katanya pak, sekolah gratis di SMA juga katanya gak ada pak, anak-anak bayar uang bangunan dan ijazah ditahan," ungkap Helmi Hasan saat menyampaikan tanggapan.
Menanggapi persoalan 18 program pokok, terutama terkait dengan gas melon gratis, Rohidin menyebut telah disebarkan ke seluruh Provinsi Bengkulu, tapi belum semua masyarakat bisa mendapatkan karena adanya keterbatasan realisasi program karena beberapa tahun terakhir adanya wabah pandemi.
"Tahun 2021 Covid dan tahun 2022 juga covid, secara produktif pemerintah hanya berjalan tahun 2023. Maka sekitar 20-30 persen program jika dikomperasi dengan masa jabatan itu sudah sangat berjalan dengan baik, begitupun program lainnya" kata Rohidin.
Perdebatan semakin tidak produktif saat jawaban antar paslon terkait pemerintahan bersih (Clean and Good Governance), Rohidin sempat menyinggung kegagalan program pada kepemimpinan Helmi Hasan sebelumnya, seperti Samisake, dan kasus bantuan sosial. Hal ini bahkan diikuti dengan tudingan soal keterlibatan Rohidin dalam praktik korupsi, seperti kasus benur, yang diangkat oleh pasangan Helmi Hasan.
Dengan sajian adu argumen yang lebih banyak berisi serangan pribadi. Kedua pasangan calon Gubernur, seolah-olah lebih sibuk membongkar kelemahan lawan ketimbang meyakinkan masyarakat tentang kapasitas dan program mereka sebagai calon pemimpin daerah.
Kondisi tersebut tentunya menunjukkan bahwa publik perlu lebih jeli dalam menilai siapa yang pantas memimpin Bengkulu. Meski debat ini menyisakan banyak tanda tanya mengenai kredibilitas dan integritas para kandidat, pilihan akhir tetap ada di tangan masyarakat yang akan menyampaikan dukungannya pada 27 November 2024 mendatang.