Radarkoran.com - DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam rapat paripurna pada Jumat petang, 29 November 2024.
Hanya saja, pada APBD tahun anggaran 2025 tersebut, diisyaratkan untuk dilakukan penyesuaian dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan, pada APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, dinilai perlu melakukan penyesuaian terhadap program Gubernur dan Wagub Bengkulu terpilih.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berdasarkan hitungan cepat peraih suara terbanyak dalam Pilgub 27 November 2024 lalu yakni pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Helmi Hasan-Mian," kata Edwar.
Ia menambahkan, walaupun APBD tahun anggaran 2025 telah disahkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk memformulasikan anggaran, setidaknya anggaran dalam masa 100 hari kerja gubernur baru.
Beberapa program yang harus diformulasikan anggaran tersebut seperti pengadaan ambulans, pembangunan infrastruktur, hingga BPJS gratis.
BACA JUGA:Pentingnya Guru Cetak Generasi Unggul
"Pak Helmi menitikberatkan masalah ambulans, masalah infrastruktur dan BPJS. Program-program tersebut harus kita siapkan dengan baik," sampai Edwar.
Untuk diketahui, besaran APBD Bengkulu tahun anggaran 2025 yang disahkan yakni pendapatan dengan total sebesar Rp 2.920.147.088.400. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 989.924.067.400, transfer Rp 1.929.107.021.000, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah Rp 1.116.000.000.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan Rp 2.997.059.561.400. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp 76.912.473.000, yang harus ditutupi.
"Kita berharap masih ada dana-dana lainnya yang bisa menutup defisit ini ketika APBD berjalan," demikian Edwar.