Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, program GCF RBP ini didalamnya terdapat 15 program kerja untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.
15 program tersebut berupa kebijakan dan program yang berfokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan seperti rehabilitasi kawasan, reboisasi, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, hingga mendukung pengembangan kawasan Perhutanan Sosial yang memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
"Program dan kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kondisi ekosistem hutan yang ada di Bengkulu," kata Safnizar.
Selain program tersebut Dinas LHK Provinsi Bengkulu juga melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan dan praktik pertanian berkelanjutan menjadi bagian integral dari upaya ini.
"Dengan strategi yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan program ini, Pemprov Bengkulu berkomitmen dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Safnizar.
Terpisah, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan, KKI Warsi merupakan lembaga yang telah ditunjuk Pemprov Bengkulu sebagai lembaga perantara (Lemtara) untuk kegiatan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2.
"Terdapat tiga aspek dalam kegiatan ini, yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati dan penguatan sumber penghidupan masyarakat," kata Adi.
Ia menambahkan, Dalam imlementasi program ini, akan diawasi oleh BPDLH guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga program ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada provinsi untuk mengimplementasikan strategi pengurangan emisi di tingkat provinsi.