Sektor Kehutanan Jadi Fokus KKI Warsi Dalam Implementasi Program Kompensasi Karbon

Radarkoran.com - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) penyalur program kompensasi karbon di wilayah Bengkulu, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan fokus pada sektor kehutanan untuk mengimplementasikan programnya. 

Direktur KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan, program yang difokuskan tersebut sesuai dengan ketetapan dari BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup). 

"Kalau sementara ini kan kita bicarakan di wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang ada di provinsi Bengkulu, karena ruang lingkup yang sudah ditetapkan oleh BPDLH memang mengunci di sektor kehutanan dan iklim. Sehingga basisnya nanti di KPH yang ada di provinsi Bengkulu," tutur Adi. 

Didalam KPH nantinya pihaknya akan melakukan program rehabilitasi hutan berbasis masyarakat. Sehingga jika ada perhutanan sosial yang ada di KPH, nantinya akan dilakukan rehabilitasi bersama KPH dan masyarakat pengelola  perhutanan sosialnya. 

"Selain itu juga ada program yang berkaitan dengan rehabilitasi seperti pengalaman kita di Air Tenam dengan mendorong keberhasilan tanam dari rehabilitasi itu. Nanti kita akan kembangkan mekanisme yang sama yakni pemberian insentif untuk mendorong survival tanaman itu lebih baik," papar Adi.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu dan KKI Warsi Gelar Audiensi Penyaluran Program Kompensasi Karbon

Sementara itu, untuk sasaran jumlah kelompok atau luasan lahan yang menjadi target program, Adi menyebut jika pihaknya belum melakukan pendataan secara detail. 

"Belum, kita belum kalkulasi yang jelasnya. Nanti di fase awal kita akan coba mengasessment lagi. Jumlah kelompok kita juga belum sedetail itu," imbuhnya. 

Lebih lanjut, untuk realisasi programnya, Adi menyebut jika pihaknya masih menunggu review proposal yang pihaknya ajukan bersama Pemprov Bengkulu kepada BPDLH. Setelah proposal disetujui maka akan lanjut dengan realisasi program yang akan dijalankan. 

"Nanti dari hasil review itu BPDLH akan mengirim persetujuan dengan Warsi untuk proses implementasi. Pasca itu baru kita bisa bergerak lebih teknis seperti membentuk tim pelaksana, launching dan segala macamnya," tutupnya.