Radarkoran.com - Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi, Rudi Syaf menyampaikan jika upaya menahan laju deforestasi atau kehilangan/pengurangan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu selama satu tahun terakhir mencapai 86 persen.
Penahan laju deforestasi yang diklaim mencapai angka 86 persen ini berdasarkan perubahan tutupan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu yang terus dipantau dengan melakukan pengamatan melalui citra satelit terhadap kawasan hutan yang ada.
"Dari pengamatan itu, tutupan hutan di Bengkulu tahun 2022 mencapai 653.422 Hektare (Ha), 2023 pada angka 645.116 Ha dan di 2024 mencapai 643.961 Ha," ungkap Rudi saat memaparkan catatan akhir tahun 2024 dengan tema ''Menahan Laju Deforestasi, Meningkatkan Ekonomi dan Memperbaiki Iklim'' pada Senin 23 Desember 2024.
Dari pengamatan yang dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2022-2023, menunjukkan laju deforestasi hutan di Provinsi Bengkulu mencapai 8.306 hektar. Sementara pada rentang waktu tahun 2023-2024 turun menjadi 1.155 Ha.
"Dengan demikian, upaya menahan laju deforestasi rentang waktu tahun 2023-2024 mencapai 86 persen, dibandingkan tahun sebelumnya atau rentang waktu 2022-2023," sampai Rudi.
Sementara itu, adapun tutupan hutan yang tumbuh selama tahun 2024 terjadi pada kawasan hutan berupa Area Peruntukan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Taman Nasional (TN), Cagar Alam (CA) dan Taman Buru (TB).
"Sedangkan tutupan yang berkurang yakni pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Taman Wisata Alam (TWA)," ujar Rudi.
BACA JUGA:Korem 041/Gamas Pastikan Siap Siaga Pengamanan Nataru
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, MP mengatakan, dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
"Di Provinsi Bengkulu ini memiliki luasan kawasan hutan sekitar 923.000 Ha. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sendiri untuk memastikan keberlanjutannya," sampainya.
Selain luasan hutan, Safnizar juga menyampaikan kendala lainnya, yakni alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menjaga atau pengamanan kawasan hutan sangat kecil. Seperti di tahun ini saja hanya berkisar Rp 22 juta.
Kendala lainnya adanya tenaga pengamanan yang sangat minim. Pada setiap KPH di wilayah Bengkulu, hanya memiliki sekitar 5 Polisi Hutan (Polhut) saja, sehingga kan kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap luasan hutan yang ada di Bengkulu.
"Itupun rata-rata usianya (Polhut,red) sudah tidak memungkinkan untuk terus-terusan melakukan patroli," ungkap Safnizar.
Dengan kondisi yang ada, Safnizar menekankan akan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam menjaga keberlanjutan hutan di wilayah ini.
"Berkat kolaborasi kita terbukti mampu menahan laju deforestasi. Tentu kita berharap setiap elemen, termasuk NGO dapat berkontribusi untuk mendedikasikan diri menjaga kawasan hutan di Bengkulu," singkatnya.