Radarkoran.com - Mendekati akhir masa jabatannya sebagai bupati Lebong, Kopli Ansori mengganti 3 jabatan Pelaksana Tugas (Plt) kepala OPD di lingkungan Pemkab Lebong.
Adapun ketiga pejabat yang diberikan amanah untuk menjabat sebagai Plt kepala OPD itu adalah Kepala DP3APPKB Yuswati, S.KM sebagai Plt Kepala Dinas Dikbud menggantikan Elvian Komar. Kemudian Kepala Disnakertrans Lebong Fackrurrozi, S.Sos, M.Si sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-Hub menggantikan Arman Yunizar serta Asisten I Setkab Lebong Reko Haryanto sebagai Plt Kepala BKPSDM menggantikan Benny Kodratullah.
Terkait hal ini, Bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan jika pergantian 3 jabatan Plt kepala OPD ini dilakukan untuk mempersiapkan proses penyambutan bupati dan wakil bupati Lebong terpilih hasil Pilkada 2024.
"Tiga OPD ini merupakan OPD vital untuk menyambut Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Maka, dengan ada pergantian ini, kita harapkan penyambutan Bupati terpilih bisa berjalan lancar," kata Kopli.
Kopli berpesan agar tiga pejabat yang sudah ditunjuk sebagai Plt ini dapat segera melakukan koordinasi dengan bupati dan wakil bupati Lebong terpilih, untuk menyiapkan penyambutan mereka.
BACA JUGA: Tak Ada Anggaran Rehab Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
"Setelah dilantik, semua ASN harus menyambut bupati dan wakil bupati terpilih dengan baik dan jalankan semua kinerja dengan sebaiknya," demikian Kopli.
Sementara itu jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Lebong yang semua dijadwalkan pada 6 Februari 2025 besar kemungkinan akan diundur pelaksanaannya.
Hal ini setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keterangannya pada Jumat 31 Januari 2025 di Jakarta.
Tito mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula. Hanya saja jadwal pastinya belum bisa disampaikan.
Wacananya pelantikan kepala daerah nonsengketa nantinya akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK."Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito dikutip dari news.detik.com.