BENGKULU RK - Menindaklanjuti intruksi percepatan realisasi APBD 2024 dari gubernur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu melimpahkan sebanyak 8 paket kegiatan untuk dilakukan proses lelang dini. Bahkan 8 paket kegiatan tersebut sudah dilimpahkan pada Desember 2023 lalu.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Ir. Abdul Hafizh, M.Si menjelaskan 8 paket kegiatan yang diajukan lelang tersebut semuanya berkaitan dengan pengerjaan SPAM KOBEMA (Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma).
"Ada 8 paket untuk pengerjaan SPAM KOBEMA yang sudah dilakukan dalam lelang dini dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ini memiliki total nilai Rp 96 miliar lebih. Sekarang sedang proses lelang," imbuh Abdul Hafizh.
Paket kinerja pengerjaan SPAM KOBEMA yang diajukan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu tersebut diantaranya pembangunan SPAM KOBEMA, pengawasan pembangunan jalan distribusi SPAM KOBEMA, pengawasan pembangunan jaringan irigasi SPAM KOBEMA, serta pembangunan jaringan distribusi SPAM KOBEMA dan konversi aplikasi sistem informasi.
Biaya yang dikeluarkan untuk 8 paket pengerjaan tersebut berasal dari dua sumber penganggaran yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Pemprov Bengkulu.
"Ada dua paket pekerjaan untuk pembangunan SPAM Kobema yakni pengawasan pembangunan jaringan distribusi dan pengawasan pembangunan jaringan irigasi dibiayai dari APBD Murni. Sedangkan sisanya alokasi khusus," imbuhnya.
BACA JUGA:Running APBD, OPD Diminta Percepat Realisasi Kegiatan
Lebih lanjut, Abdul Hafizh berharap OPD lainnya di lingkungan Pemprov Bengkulu juga bisa melakukan percepatan, sehingga realisasi kegiatan dan program dapat dilakukan secepatnya dan tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Diharapkan semua target percepatan kinerja di masing-masing OPD tercapai sesuai rencana," sampainya.
Sebagai bentuk komitmen dalam upaya percepatan realisasi kegiatan pada APBD tahun anggaran 2024 ini, Abdul Hafizh menyebut dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu akan melakukan penandatanganan kinerja bersama dengan Gubernur Bengkulu.
"Dalam bulan ini akan dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh kepala OPD dengan gubernur. Di situ nanti mereka menyusun rencana aksi sesuai dengan target kinerja yang akan mereka buat berdasarkan anggaran yang tersedia disetiap OPD," tutupnya.