Soal Pembayaran THR ASN, BKD Benteng Belum Terima Surat Edaran

Senin 03 Mar 2025 - 16:57 WIB
Reporter : Candra Hadinata
Editor : Eko Hatmono

Radarkoran.com - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memastikan bahwa hingga saat ini belum menerima surat edaran atau SE terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2025, baik PNS maupun PPPK.  

Ini diungkapkan oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Sub Koordinator Perbendaharaan, Adeansah Putra, SE. Dia mengatakan, saat  

ini pihaknya belum mendapatkan Juklak dan Juknis terkait pembayaran THR ASN tahun 2025 ini. Termasuk pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ataupun surat edaran terkait pembayaran THR tersebut.

Biasanya surat edaran yang akan dikeluarkan Kemenkeu RI tak hanya terkait pembayaran THR saja. Biasanya pula, ada penjelasan mengenai pembayaran gaji 13 hingga tambahan tunjangan, apabila kembali dapat seperti tahun-tahun sebelumnya.  

"Ya biasanya memang ada surat resmi dari Kemenkeu soal pembayaran THR ASN. Tapi saat ini kami belum menerima informasi apapun, ataupun menerima SE dari kementerian keuangan," terang Adensyah Putra. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan kondisi demikian pihaknya belum berani bicara banyak tentang pembayaran atau pencairan THR ASN. Namun apabila sudah ada surat resmi dari kementerian keuangan, barulah pihaknya akan langsung memproses pembayaran THR ASN di daerah ini. 

BACA JUGA:Bupati dan Wabup Benteng Wajibkan Kepala OPD dan Camat Tandatangan Pakta Integritas

"Yang pastinya saat ini kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Kalau sudah ada instruksi, nanti kami akan proses pembayaran THR tersebut," ujarnya.

Adeansyah Putra menambahkan, pada tahun lalu jumlah anggaran yang BKD Bengkulu Tengah siapkan untuk membayarkan THR ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai Rp 15 miliar. Sebab pembayaran THR ASN sama seperti pembayaran gaji satu bulan.

"Kalau kita berkaca dengan tahun sebelumnya, gaji THR yang diterima ASN adalah satu bulan, sehingga anggaran yang kita siapkan berkisar Rp 15 miliar," demikian Adeansyah Putra. 

Kategori :