Radarkoran.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama gubernur Bengkulu kembali melakukan rapat pembahasan efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Jumat, 14 Maret 2025 bertempat di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, rapat TAPD yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat pos-pos anggaran yang digunakan untuk mendukung program-program prioritas seperti di sektor infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.
"Sesuai arahan pak gubernur kami dari TAPD kembali memfokuskan anggaran kita ke Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jadi kita kembali memperkuat anggaran ke situ," kata Herwan.
Ia menyebut, jika pembahasan anggaran sudah siap dan tuntas dibahas makan akan segera dilakukan pelelangan yang ditargetkan mulai di akhir bulan ini atau awal bulan April mendatang.
"Jika sudah siap nanti segera kita mulai proses pelelangan dan sebagainya dalam waktu dekat," imbuhnya.
BACA JUGA:Helmi Hasan Pastikan Pemprov Siap Ambil Alih Jalan Rusak di Daerah
Herwan berharap dalam waktu dekat realisasi program kegiatan di setiap OPD Pemprov Bengkulu dapat segera dilaksanakan. Hal ini dilakukan lantaran pihaknya juga mengejar progres realisasi anggaran.
"Insyaallah dalam akhir bulan ini sudah mulai bergerak. Tapi yang sifatnya penting-penting, terutama yang berasal dari dana-dana dari pusat, silahkan bisa dimulai. Seperti dana hibah yang ada di BPBD, lalu untuk lelang-lelang perencanaan dan lelang yang lain-lainnya itu sudah bisa kita mulai, " ujar Herwan.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli menambahkan, dalam realisasi kegiatan dan program kerja ketika dilakukan efisiensi anggaran, setiap pos anggaran akan dilakukan penundaan terlebih dahulu.
"Ketika efisiensi, etika anggarannya kita postpone (Menunda) duku semua sampai efisiensi selesai semua baru kita jalan," kata Rizqi pada Jumat, 14 Maret 2025.
Penundaan realisasi program kegiatan ini dilakukan agar anggaran yang ada benar-benar sesuai dengan program kerja yang ditargetkan dan mencegah adanya terhutang anggaran.
"Kita khawatir ketika berjalan ternyata terkena pos yang terefisiensikan, sehingga terjadi gagal bayar, kita hindari itu. Tapi kata pak gubernur di awal April semuanya sudah start (mulai) dan program-program harus segera dilakukan," sampainya.
Sementara itu, dari segi struktur APBD Provinsi Bengkulu, Rizqi menyebut tidak ada yang berubah, hanya kebijakan yang mengalami sedikit perubahan.
"Secara nilai tidak berubah, hanya kebijakannya yang berubah. Jadi belanja yang tidak efektif itu kita efisienkan sesuai dengan SE Kemendagri," tutupnya.