BENGKULU RK - Dalam upaya memastikan kelancaran pembangunan di Pulau Enggano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama OPD terkait menggelar rapat membahas kelancaran mobilisasi material proyek di Pulau Enggano pada Kamis 19 Januari 2024 di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.
Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi mengatakan, rapat yang dilaksanakan untuk membahas bagaimana percepatan pembangunan sekaligus berkoordinasi supaya kedepannya pembangunan di Enggano tidak ada hambatan.
"Pembangunan di Enggano itu kan materialnya harus datang dari luar, jadi kita bahas supaya materialnya tidak terhambat masuk. Sehingga pelaksanaan (pembangunan, red) di sana tidak ada hambatan," papar Nandar.
Sesuai dengan kontrak dari BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) pembangunan di Enggano terutama infrastruktur jalan khususnya trans Enggano sampai November 2024 mendatang. Apalagi pembangunan yang dilakukan merupakan program-program strategis nasional.
"Kita berterima kasih Pulau Enggano menjadi perhatian dan pembangunan berkelanjutan. Kita harapkan tidak ada hambatannya dan pembangunan ke depannya lancar," ujar Nandar.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si menambahkan, ada beberapa proyek pembangunan di Enggano yakni Jalan Lintas Trans Enggano oleh BPJN dengan panjang sekitar 32,9 Km, pembangunan pengaman pantai, jalan lingkungan oleh Balai Cipta Karya. Ketiga pembangunan tersebut merupakan proyek prioritas atau program strategis nasional.
"Untuk jalan Trans Enggano kami baru dapat kepastian pada November lalu jika akan diselesaikan sampai dengan bulan September. Kalau sebelumnya informasinya baru selesai 13,8 Km dari 32,9 Km, dan sisanya akan diselesaikan tahun ini," sampai Tejo.
BACA JUGA:Antisipasi Kendala Distribusi Logistik Pemilu ke Enggano, Ini Langkah Pemprov
Ia memaparkan, sebagai penghubung dengan BPJN yang merupakan pihak yang melakukan pembangunan jalan di Enggano, pihaknya menerima informasi bahwa ada kendala dalam hal pengangkutan logistik atau material pembangunan.
"Di Enggano ada dua pelabuhan, kalau memang 2 pelabuhan ini bisa dipakai akan mempercepat proses logistik barang, terutama material dari luar. Ini kondisi yang kita bahas hari ini yang dihadiri seluruh stakeholder atapun dari rekanan. Jadi disepakati akan bergantian untuk dipakai antara pelabuhan provinsi maupun pelabuhan milik pemerintah pusat," paparnya.
Tejo menyebut, sebelumnya waktu terjadinya badai ada kendala pembangunan untuk pengaman, sehingga kedua pelabuhan tidak dapat dioptimalkan.
"Makanya kita antisipasi ketika kondisi baik mereka meminta waktu lebih, dalam arti dua-duanya bisa dipakai untuk mengirim logistik, terutama material yang berasal dari luar," tutupnya.