Efisiensi Anggaran: 3 OPD di Kepahiang Bakal Dimarger, OPD Mana Saja?

Radarkoran.com- Efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun ini dan bahkan pula pada tahun 2026 mendatang, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang harus berfikir ekstra keras dalam memanfaatkan anggaran yang ada.

Mulai dari pemangkasan kegiatan yang dianggap tidak perlu dan tidak berkenaan langsung kepada masyarakat, pemangkasan TPP bagi ASN bahkan hingga menyatukan sejumlah OPD, sudah menjadi rencana yang akan dilakukan pada tahun depan.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip membenarkan bahwa Pemkab Kepahiang berencana untuk melakukan 'marger' terhadap beberapa OPD yang ada di Kepahiang ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menghemat pengeluaran anggaran. Menurut bupati, ada sejumlah OPD di Kabupaten Kepahiang ini yang dinilai layak untuk digabungkan menjadi satu kesatuan.

BACA JUGA:Dampak Efisiensi: Siap-siap Tahun 2026 TPP ASN Kabupaten Kepahiang Dipotong?

"Iya memang kita sudah pikirkan untuk kemungkinan marger OPD, jadi ada beberapa OPD yang bakal disatukan menjadi satu kesatuan," ujar bupati Kepahiang.

Menurut bupati, sejauh ini dirinya menilai ada 3 OPD yang dapat dilakukan marger. Disinggung terkait OPD mana saja, bupati menimbang bahwa hal tersebut masih belum dapat dibeberkan secara gamblang.

"Namun sekarang sedang kita kaji dan evaluasi terhadap 3 OPD yang mungkin akan kita marger itu," sambungnya.

BACA JUGA:Dampak Efisiensi, Serapan APBD Lebong Baru 54 Persen

Sementara itu disinggung terkait intruksi Kemendagri untuk memisahkan Satpol PP dan juga Damkar, bupati mengatakan bahwa hal tersebut kemungkinan belum bisa dilakukan. Mengingat nomenklatur itu dilakukan menyesuaikan dengan kempampuan keuangan daerah masing-masing, sementara di Kabupaten Kepahiang ini sendiri, hal tersebut tampak sangat sulit untuk dilakukan.

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu: Efisiensi Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat jadi Prioritas

"Jangankan mau kita pisah, yang ada saja rencananya mau kita satukan. Karena kan untuk melakukan nomenklatur itu bergantung pada kemampuan daerah," jelas bupati.