Dampak Efisiensi, Serapan APBD Lebong Baru 54 Persen

Rapim TEPRA yang dilaksanakan Pemkab Lebong pada Rabu 15 Oktober 2025.--Eko/RK
Radarkoran.com - Hingga 30 September, serapan anggaran APBD Kabupaten Lebong tahun 2025 baru mencapai 54 persen lebih dari pagu Rp 728 Miliar. Bahkan dengan angka itu hampir seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lebong masih mendapatkan rapor merah dari segi penyerapan anggaran.
Artinya terjadi deviasi diatas dari (-) 30 persen dari Rencana Anggaran Khas (RAK) Januari hingga Oktober 2025. Hal tersebut diketahui dari Rapim TEPRA yang dilaksanakan Pemkab Lebong pada Rabu 15 Oktober 2025.
"Data yang kami peroleh, terhitung 30 September 2025 dari pagu Rp 728 Miliar serapan anggarannya baru di angka 54 persen lebih, " kata Kabag Administrasi Pembangunan Setkab Lebong Astrid Bungai Diwo, S.Kom, MM.
Menurut Astrid, belum maksimalnya serapan anggaran yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Utamanya adalah adanya kebijakan pemerintah pusat secara nasional agar setiap pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.
BACA JUGA:Tekan Angka Pernikahan Dini, Duta Genre Kabupaten Lebong Diminta jadi Contoh
"Jadi masih sangat dimaklumi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan sampai tiga kali dan baru tuntas pada bulan Juli 2025, " tambah Astrid.
Astrid memastikan serapan anggaran ini akan terus bergerak naik hingga Desember mendatang. Sesuai dengan tujuannya, dengan Rapim TEPRA yang dilaksanakan ini bisa mendorong OPD untuk memaksimalkan program kegiatan khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Ini baru sebatas potret untuk bahan evaluasi dan belum final. Nanti kita lihat hasilnya pada Rapim TEPRA selanjutnya di bulan Desember, " singkat Astrid.
Sementara itu Wakil Bupati Lebong Bambang ASB, S.Sos, M.Si menekankan pentingnya Rapim TEPRA sebagai kontrol pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dirinya meminta agar setiap OPD bisa memaksimalkan program kegiatan sesuai dengan DPA. Jangan sampai hingga akhir 2025 nanti masih ada program kegiatan yang tidak terlaksana.
"Jangan sampai dengan adanya efisiensi anggaran ini justru menimbulkan SILPA, " kata Bambang.
Bambang juga memastikan hingga saat ini progress kegiatan yang tersebar di OPD berjalan dengan normal.
"Memang secara serapan anggaran belum karena masih ada kegiatan yang saat ini masih berjalan. Contohnya seperti di Dinas PURP, biasnaya serapan anggarannya baru akan kelihatan di akhir tahun mendatang, " singkat Bambang.