Radarkepahiang.bacakoran.co - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si menyebut, pembangunan salah satu proyek strategis nasional pengembangan yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional KOBEMA (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma) ditarget tuntas tahun ini.
Sehingga bisa segera beroperasi menyalurkan air bersih kepada masyarakat tahun 2024 ini.
Pembangunan SPAM KOBEMA sinergi Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota maupun bersama pemerintah pusat melalui kementerian PUPR yang ada di Bengkulu seperti BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) dan BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera) yang saat ini masih berlangsung dianggarkan melalui APBN maupun APBD.
"Untuk SPAM regional ini sudah ada dua paket yang tender dari APBD dan dana DAK dan minggu depan mungkin sudah berkontrak. Target di 2024 akhir ini sudah produksi air untuk disalurkan ke masyarakat," sampai Tejo.
Ia menambahkan, jika keseluruhan pembangunan mengandalkan APBD Provinsi maka sangat kurang, sehingga pihaknya bekerjasama dengan tiga pemerintah daerah penerima manfaat yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Seluma.
"Kita sudah mendapatkan tambahan dana DAK tahun ini, Provinsi punya tanggung jawab sekitar Rp170 miliar," ungkap Tejo.
BACA JUGA:Cegah Kerusakan Jalan, Gubernur Ingatkan Patuhi Standar Muat Kendaraan
Lebih jauh disampaikan Tejo, jalur distribusi utama (intake) hingga pembangunan bendungan SPAM KOBEMA yang ada di Kabupaten Benteng bersumber dari APBN dengan total anggaran mencapai angka Rp 700 miliar. Pembangunan mengakomodir sekitar 38 ribu sambungan rumah yang ada di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma.
"Pembangunan ini sudah hampir selesai, jadi kami yakin bahwa pembangunan terakhir tahun ini yang menjadi tanggung jawab provinsi dapat diselesaikan," sampainya.
Nantinya, kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk pengadaan SR (Sambungan Rumah), sedangkan pendistribusian akan dilakukan oleh PDAM masing-masing daerah.
"Jadi distribusi jalur utama dari kementerian dan dilanjutkan oleh provinsi yang akan disalurkan ke PDAM 3 kabupaten tersebut. Tinggal pembagian kemasyarakat atau sambungan rakyat itu jadi tanggungan kabupaten/kota," tutup Tejo.