Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) menyiapkan 6 lokasi lahan yang akan didirikan dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal tersebut dipaparkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, SE, ME.
Dia menerangkan, keenam opsi lahan yang akan menjadi lokasi pendirian dapur umum MBG tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Meliputi Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, dan Kecamatan Taba Penanjung.
Ia juga memaparkan, dari 6 lokasi lahan ini nantinya akan dipilih 3 lahan untuk dilakukan pembangunan dapur umum program MBG. Keenam lokasi tersebut semuanya milik Pemkab Bengkulu Tengah dan sudah memiliki sertifikat.
"Kalau sejauh ini sudah ada 6 lahan lokasi pembangunan dapur umum untuk program MBG. Dari 6 lahan ini, nantinya akan dipilih 3 lokasi, untuk selanjutnya dilakukan pembangunan dapur umum MBG. Tetapi hingga saat ini belum ada keputusan, lahan mana yang akan dipilih," terang Kaban yang akrab disapa Toni ini.
Lebih lanjut Toni menyampaikan, launching MBG di Kabupaten Bengkulu Tengah dijadwalkan dilaksanakan bulan Juni ini. Tetapi mengenai tanggalnya masih menunggu kepastian dari pihak MBG. Dia berharap tidak ada perubahan lagi, dan MBG di Kabupaten Bengkulu Tengah bisa segera dilaksanakan. Mengingat
saat ini di beberapa daerah, program MBG sudah mulai dilaksanakan.
BACA JUGA:Oknum Guru Calon PPPK di Bengkulu Tengah Dipastikan Batal Dilantik
BACA JUGA:Kapan PPPK Tahap I Dilantik? Bupati Bengkulu Tengah: Tunggu Anggaran dari Pusat
"Berdasarkan informasinya, launching MBG di Bengkulu Tengah dilaksanakan bulan ini. Ya semoga saja tidak ada perubahan lagi. Sebab di beberapa daerah lain, itu program MBG sudah mulai, sedangkan di Bengkulu Tengah belum. Terkait tanggalnya, kami juga masih menunggu konfirmasi," terangnya.
Toni pun menambahkan, hingga dengan saat ini sudah ada dua yayasan yang bersedia menangani program MBG. Dua yayasan tersebut yakni Yayasan Prabu dan Yayasan Sungai Lemau. Khususnya Yayasan Sungai Lemau, kabarnya sudah menyiapkan dapur umum sendiri. Hanya saja informasinya, dapur umum itu dinyatakan belum memenuhi standar dari yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN.