Radarkoran.com - Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong, Dr. H. Hendri Praja, S.STP, M.Si menekankan pentingnya kewaspadaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Rejang Lebong.
Hal demikian ditekankan Wabup Hendri saat memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di halaman Kantor Bupati Rejang Lebong baru-baru ini.
Wabup Hendri mengatakan, persoalan karhutla merupakan ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga kesehatan masyarakat. Sehingga perlu menguatkan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran yang kerap meningkat saat musim kemarau dan cuaca ekstrem.
"Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampaknya meliputi kerusakan ekologi, kerugian ekonomi, hingga gangguan sosial dan politik. Bahkan, berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global," ungkap Hendri.
BACA JUGA:APBD Perubahan Tahun 2025 Disahkan, Wabup Hendri Sebut Tidak Ada Defisit Riil
Ia menambahkan, sebagian besar penyebab karhutla berasal dari pembukaan lahan secara ilegal maupun pembakaran yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kearifan lokal.
"Tindakan semacam ini harus dicegah, karena bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya bencana besar," imbuhnya.
Lebih jauh Wabup Hendri mengatakan, bencana Karhutla dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga terganggunya kesehatan masyarakat.
"Kita tidak boleh saling menyalahkan jika kebakaran telah terjadi. Fokus kita adalah penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Apalagi cuaca ekstrem yang kita hadapi saat ini sangat rawan, sedikit saja percikan api bisa memicu kebakaran besar," katanya.
Lebih jauh, dengan masih besarnya potensi Karhutla, Wabup Hendri mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersinergi dalam upaya pencegahan.
Selain itu, ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera membagi wilayah pengawasan serta membentuk grup koordinasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat respons dalam situasi darurat.
"Semua pihak, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, BPBD, Damkar, hingga elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat koordinasi di lapangan,"tutup Wabup Hendri.