Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan hingga saat ini terus mendorong kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di wilayah Bengkulu dapat tercover hingga 100 persen.
Hal ini mengingat status kepesertaan JKN BPJS Kesehatan di Bengkulu telah berada di angka 99,98 persen dan telah meraih predikat UHC (Universal Health Coverage) dari Kementerian Kesehatan RI.
Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, untuk mengoptimalkan capaian UHC di wilayah Bengkulu dibutuhkan komitmen bersama, terutama hingga ke tingkat desa yang menjadi bagian penting untuk memastikan setiap warga desa sudah masuk dalam kepesertaan JKN.
"Maka saya minta BPJS bersama Dinas PMD itu perlu rapat. Undang seluruh Kades di kecamatan dan undang juga BPJS kabupaten dan pihak terkait lainnya untuk mencapai UHC secara maksimal," kata Gubernur.
BACA JUGA:Minat Anak Muda Terjun ke Dunia Usaha di Bengkulu Masih Rendah
Selain itu, beberapa waktu lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota bersama BPJS Kantor Cabang Bengkulu dan 45 Kades di wilayah Bengkulu telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mendorong optimalisasi kepesertaan JKN dan menjalankan program Pesiar (petakan, sisir, advokasi dan registrasi).
Dalam hal ini, Gubernur meminta semua pihak dapat menjalankan komitmen yang ada dengan baik, terutama bagi para Kades agar dapat mengoptimalkan pendataan hingga advokasi dan sosialisasi.
"Kalau perlu pak kades itu saat ada acara pernikahan atau acara syukuran, orang takziah di desa, ngomong dulu pengumuman tentang BPJS. Sampaikan ke masyarakat jika kita sudah UHC desanya, jadi tidak usah ragu lagi ke rumah sakit dan kalau sakit jangan lagi ditahan-tahan karena takut tidak bisa berobat. Karena semuanya sudah ditanggung pemerintah," jelas Gubernur.
Kades juga diingatkan untuk dapat mendata masyarakatnya yang belum terdata BPJS, karena setiap tahunnya akan selalu ada perubahan jumlah data kependudukan. Serta melakukan edukasi seputar kepesertaan JKN agar masyarakat benar-benar paham.
"Jika hal seperti ini disampaikan terus di desa, maka akan nyambung dan masyarakat paham," imbuh Gubernur.
BACA JUGA:Manajemen Bencoolen Mall Bengkulu Antisipasi Lonjakan Pengunjung
Lebih jauh disampaikan Gubernur, selama ini kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah lebih cenderung akan kesehatannya. Sehingga saat sudah sakit parah baru berobat dan berimbas pada biaya yang tinggi dan sulit diakomodir BPJS kesehatan karena pihak BPJS mengalami kerugian. Untuk itu, gubernur mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu untuk berobat saat kondisi tubuh dirasa kurang sehat.
"Jika dia rutin datang berobat misalnya ke dokter praktek atau Puskesmas, sehingga biaya kesehatannya dan pengobatannya menjadi lebih kecil," lanjutnya.
Menurut Gubernur Rohidin, selama ini banyak masyarakat dalam kondisi sudah sakit parah baru dibawa ke rumah sakit, karena ketidaktahuan masyarakat dan dan informasi yang tidak menyebar. Sehingga penting sekali untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dengan baik.
"Maka saya minta kepada Kades tolong sampaikan pesan-pesan tentang kepesertaan BPJS saat acara di desa, lakukan secara rutin agar masyarakat mendengar dan paham, sehingga masyarakat itu tidak ada alasan tidak mendapatkan layanan kesehatan," demikian Gubernur Rohidin.