Radarkoran.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya memastikan setiap bantuan sosial atau bansos yang disalurkan tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan dengan rutin melakukan verifikasi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos secara berkala.
Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Syahfawi menjelaskan terhitung akhir Mei 2024, terdapat lebih dari 128.000 jiwa warga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS di Kabupaten Rejang Lebong. Jumlah warga miskin yang masuk dalam DTKS tersebut tetap akan diverifikasi secara berkala setiap 3 bulan.
Proses verifikasi berkala terhadap DTKS tersebut dilakukan untuk memastikan setiap Bansos yang dikucurkan oleh Kemensos benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak.
Proses verifikasi DTKS ini dilakukan oleh Dinsos Rejang Lebong bersama dengan petugas pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH.
BACA JUGA:Catat Ya !, Ada 50 Kuota Formasi CPNS di Rejang Lebong Tahun 2024
"Sesuai dengan instruksi dari Menteri Sosial, setiap desa atau kelurahan diwajibkan untuk mengadakan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) minimal setiap tiga bulan sekali. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mengupdate data masyarakat yang masuk dalam DTKS," tambah Syafawi.
Ia merincikan sejumlah bansos yang diterima oleh warga kurang mampu di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan sebanyak 120.906 jiwa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 16.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta PKH yang diterima oleh lebih dari 8.000 KPM.
Syahfawi menguraikan verifikasi data warga tidak mampu di Kabupaten Rejang Lebong merupakan langkah penting untuk memastikan Bansos yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran.
Dengan rutin mengadakan musdes atau muskel, diharapkan data DTKS selalu terupdate dan akurat, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.
BACA JUGA:Program PTSL Sasar 3 Desa di Rejang Lebong
"Kami terus mendorong agar setiap desa dan kelurahan mematuhi instruksi ini demi kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Dengan verifikasi yang dilakukan secara berkala ini, kita berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat guna dan tepat sasaran," tukasnya.