Radarkoran.com - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) telah memberikan sejumlah pertimbangan penting terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, salah satu pertimbangan penting terhadap KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 adalah pemerintah agar lebih serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Karena ini menyangkut kesejahteraan petani. DPD RI telah secara resmi menyampaikan pendapat agar pemerintah dapat mencapai target nilai tukar petani dalam rangka menjaga daya beli petani serta dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Senator Riri Damayanti John Latief, Rabu 17 Juli 2024.
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, sebenarnya pemerintah telah menunjukkan itikad baik dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104–105.
"Harapannya NTP dan NTN ini meningkat. Makanya pemerintah harus lebih serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan melalui alokasi anggaran yang signifikan di sektor pertanian dan kelautan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan," ujar Senator Riri Damayanti John Latief.
BACA JUGA:Senator Riri Dorong Perhatian Pemerintah terhadap Pembangunan di Kepahiang
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bengkulu ini menekankan, selain harus lebih serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan, pemerintah juga mesti memfasilitasi peningkatan pendapatan bagi petani dan nelayan.
"Caranya bisa dengan peningkatan pemberian insentif dan subsidi petani dan nelayan seperti subsidi benih, pupuk, asuransi pertanian, serta jaminan pembelian. Ini sudah disampaikan ke menteri-menteri terkait," tandas Senator Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pemerintah juga telah diminta agar melakukan pemerataan keuangan daerah yang berkeadilan dan mendorong peningkatan PAD di daerah-daerah.
"Soal ini harapan saya Kabupaten Kepahiang bisa jadi prioritas. Pemanfaatan DAU harus dioptimalkan untuk meningkatkan layanan publik di daerah seperti peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasaranan lainnya," demikian Senator Riri Damayanti John Latief.