Radarkoran.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Selasa 06 Agustus 2024 mengungkapkan, seluruh honorer yang masuk ke dalam database BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah disiapkan NI PPPK. Dengan demikian diartikan bahwa, setiap honorer yang masuk database BKN sudah dipastikan diangkat menjadi PPPK.
"Sebanyak 1,7 juta honorer yang masuk dalam database BKN sudah disiapkan NI PPPK. Ini bukan omong kosong. Ikut tes dan semua statusnya lulus. Jadi, tidak ada passing grade atau PG pada tes PPPK. Namun 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi PPPK 2024," terangnya.
Jumlah honorer yang akan diberikan SK PPPK, kata Mardani Ali, disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Dicontohkan, tahun 2024 ini pemerintah daerah hanya mampu mengangkat 1 juta honorer menjadi PPPK. Maka 700 ribu honorer sisanya, akan diberikan SK-nya secara bertahap hingga tahun 2026 nanti.
Menurut dia, tahun 2026 merupakan batas maksimal pemberian SK PPPK. Jika seandainya kemampuan fiskal pemerintah daerah cukup memadai, maka bisa lebih cepat dari itu.
BACA JUGA:Pemberian SK PPPK Dilakukan Secara Bertahap, Maksimal hingga Tahun 2026
Pengangkatan honorer jadi PPPK 2024 lewat tes, mekanisme yang didasari kesepakatan Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Tapi tes hanya untuk memenuhi persyaratan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2024. Karena di dalam Undang-undang ini seleksi CPNS maupun PPPK harus melalui proses tes administrasi dan kompetensi.
"Pengangkatan jadi honorer PPPK 2024 lewat jalur tes, tapi honorer yang masuk dalam pendataan BKN, semua akan diangkat menjadi ASN PPPK," terang Politisi PKS ini.
Dia menambahkan, untuk penyelesaian honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga Non-ASN yang masuk pendataan. Ini bertujuan agar tak ada lagi honorer yang tercecer, seperti halnya nasib honorer K2 yang sampai dengan saat ini belum selesai lantaran mengakomodasi tenaga Non-ASN lain.
BACA JUGA:PPPK Daftar Seleksi CPNS 2024, Ternyata Ada Konsekuensinya
Honorer yang masuk dalam database BKN, tetap divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan atau BPKP dan BKN, sehingga hanya yang datanya sudah selesai yang akan diangkat menjadi ASN PPPK.